Mendagri Tito Karnavian akan melakukan evaluasi terhadap pembangunan di Papua. Selain pencapaian dengan APBD, juga adak dilihat pencapaian dari Dana Otonomi Khusus.

Oleh: Achmad Syaiful | Yuliawan A

Poskaltim.com, Timika – Dana Otonomi Khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua, diperiksa oleh Kementerian Dalam Negeri agar pengucurannya efektif untuk pembangunan.

Menteri Dalam Negeri, Purnawirawan Jenderal Polisi Tito Karnavian akan mengutus tim untuk menyisir kucuran anggaran pemerintah di Papua. Tujuannya agar dana digunakan tepat sasaran untuk program yang dirasakan masyarakat.

Tito menginginkan semua anggaran yang ada, baik di tingkat provinsi sampai di kabupaten/kota harus lebih banyak didominasi belanja modal yang berbentuk program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

“Saya tahu anggaran-anggaran di Papua cukup besar, masalahnya sampai ke publik atau tidak. Nanti akan disisir oleh tim dari Kemendagri sebagai pembina,” kata Tito dikutip dalam siaran pers yang dikeluarkan Puspen Kemendagri saat mengungjungi Timika, Jumat (25/10).

Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua yang cukup besar menjadi salah satu alasan Kemendagri melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap anggaran yang harus berbanding lurus dengan pelayanan kepada masyarakat pula.

“Kita ingin lihat di Papua, ada atau tidak program itu. Tim saya nanti akan perintahkan untuk menyisir di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten/kota kita lihat. Nanti kita lihat prioritasnya, mana duluan yang kita sisir, supaya tahun 2020 betul-betul pas dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Menurut Tito, besarnya dana otonomi khusus yang diberikan Pemerintah merupakan salah satu bentuk perhatian khusus pemerintah terhadap Papua. Pemerintah sendiri mengharapakn dana tersebut disalurkan kepada masyarakat melalui program tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga negara hadir di tengah masyarakat melalui kebijakan pro rakyat.

“Masalahnya, sampai atau tidak ke masyarakat. Jangan sampai nanti tidak sampai karena programnya tidak bisa dibuat dengan baik lalu tidak sampai ke publik, lalu masyarakat mengatakan apa gunanya ada Pemerintah, hal ini kemudian akan memunculkan keributan dan potensi konflik,” tuturnya.

Secara kebijakan nasional, kata Tito, peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sektor pendidikan dan kesehatan merupakan bagian dari program prioritas nasional yang dicanangkan Pemerintah.

Tito juga menyoroti soal regulasi yang dapat mendukung kemudahan program untuk dijalankan. Menurutnya, regulasi akan berpengaruh terhadap pengembangan potensi daerah, kemudahan lapangan pekerjaan, serta investasi.

Menurutnya, salah satu problem (masalah) di Papua adalah hak ulayat. “Bagaimana menyelesaikannya supaya investor tidak ragu-ragu datang, karena kalau hanya mengandalkan APBN saja mungkin kurang maksimal. Kemudian dari aspek regulasi jangan membuat regulasi yang malah membuat investor dan program-program menjadi tidak jalan semua,”paparnya. (YAN/Ini Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here