Abdullah Sani yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perizinan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPPMPTSP) Kaltim, yang akan dilantik Mendagri sebagai Sekretaris Daerah Kaltim.

Oleh : Yuliawan A

Poskaltim.com, Samarinda — Isu adanya rencana pelantikan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim oleh Kementerian Dalam Negeri esok hari (Selasa/16/7/2017) rupanya masih ditutupi oleh para pejabat Pemprov Kaltim.

Pelantikan pun direncanakan akan digelar pada tanggal 16 Juli 2019 esok di Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Pelantikan ini sendiri terkait tidak diindahkannya surat Kemendagri oleh Gubernur Kaltim terkait perintah pelantikan Abdullah Sani yang sudah diterbitkan sejak tanggal 2 November 2018 lalu.

Namun, pihak Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Gubernur Kaltim Isran Noor, mengatakan bahwa dirinya masih belum mengetahui terkait rencana pelantikan tersebut. Bahkan kabar ini menurutnya baru diketahuinya pada saat ditanya oleh media saat peresmian proyek pengerukan Sungai Karang Mumus di Samarinda, Senin sore (15/7).

“Nah itu saya belum tau masih, malah saya taunya dari kalian, saya masih belum tau lagi (soal pelantikan Sekda),” ujar Isran dengan mimik wajah serius.

Begitu juga dengan tanggapan Abdullah Sani yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perizinan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPPMPTSP) Kaltim, masih menutup rapat rencana pelantikannya.

Saat ditemui awak media pada acara Dekranas bersama Ibu Wakil Presiden RI, dirinya pun hanya tersenyum dan memilih tidak banyak bicara terkait pelantikannya.

“Belum lagi, nanti saja dulu, belum juga saya menghadap gubernur, nanti saja dulu,” ujar Abdullah Sani tersenyum.

Rencana pelantikan ini sudah santer beredar beberapa hari lalu. Namun, semua informasi masih belum banyak diberikan. Seperti saat Poskaltim.com menanyakan kepada Kabag Eksternal Humas dan Protokol Kaltim, andik Riyanto, dia hanya mengatakan segera memberitahukan kepada media jika sudah ada kepastian pelantikan.

Sementara itu, Plt Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri mengatakan mestinya Gubernur Kaltim melakukan pelantikan Sekda definitif hasil seleksi, bukan menunjuk Plt (pelaksana tugas Sekda) karena sudah tiga kali diberikan arahan namun tidak diindahkan oleh Gubernur Kaltim, Isran Noor.

“Ini bentuk ketidaktaatan kepada undang-undang. Demi tegaknya sistem hukum negara dan tatakelola pemerintahan dalam negeri maka Kemendagri segera mengambil alih pelantikan Sekda Provinsi Kaltim hasil seleksi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden,” tegas Akmal Malik.(YAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here