Menurut revisi UU itu, KPK harus meminta izin Dewan Pengawas untuk menyadap komunikasi orang-orang yang diduga terlibat korupsi.

Oleh: Rudi Hasan / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum merespon petisi yang diajukan oleh para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK yang ditujukan pada. Lewat petisi itu, para pegawai meminta presiden menolak segala bentuk upaya pelemahan KPK.

Petisi sekaligus yang disampaikan dalam aksi bertajuk “Jangan Bunuh KPK” itu disuarakan ratusan pegawai di depan kantor mereka, Jumat (6/9).

“Presiden tidak dapat menghindar dari persoalan rencana revisi UU KPK maupun lolosnya calon pimpinan yang diduga melakukan pelanggaran etik berat,” kata salah satu orator dalam aksi itu.

Mereka ingin presiden menolak rencana revisi RUU KPK oleh DPR itu. Pasalnya, sah atau tidaknya RUU itu akan bergantung pada persetujuan Jokowi nanti.

Para pegawai mengkritisi 15 poin yang dinilai bakal melemahkan KPK dalam revisi UU itu. Salah satunya soal kewenangan penyadapan. Menurut revisi UU itu, KPK harus meminta izin Dewan Pengawas untuk menyadap komunikasi orang-orang yang diduga terlibat korupsi.

Selain itu, pelemahan dalam RUU itu juga terlihat dari sumber penyelidik yang hanya bisa berasal dari kepolisian dan penghapusan penyidik independen di KPK. Para karyawan KPK menilai kebijakan semacam itu bakal mengganggu independensi KPK dan berpotensi membuat bocor informasi keluar lembaga antirasuah.

Selain soal revisi UU, para pegawai KPK dalam aksinya juga meminta Jokowi mengambil sikap terkait capim bermasalah.“Partai yang mendukung Presiden pun menjadi mayoritas sehingga sangat mungkin untuk mengarahkan agar terpilihnya calon yang berintegritas,” kata orator. (YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here