Berupaya menghindari PBB, Myanmar tahun lalu membentuk komisi penyelidik independen untuk menyelidiki tuduhan-tuduhan pelanggaran HAM di negara bagian Rakhine, di mana sekitar dua tahun lalu militer melancarkan penumpasan brutal dan keji atas warga Muslim Rohingya.

Oleh : Eko P / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jenewa — Tim penyidik PBB dan masyarakat internasional gagal menyeret pemerintah Myanmar atas penganiayaan dan penindasan selama puluhan tahun terhadap minoritas Muslim Rohingya.

Penyidik PBB Yanghee Lee mengaku khawatir masyarakat internasional mulai mengabaikan situasi warga Muslim Rohingya.

“Mereka mengalami krisis HAM, tanggungjawab ada pada pemerintah Myanmar. Seluruh kondisi yang terjadi, yang membuat orang yang terusir kini dipaksa kembali dan kegagalan melakukan hal itu, sepenuhnya merupakan tanggungjawab pemerintah Myanmar. “Hak-hak warga Rohingya di Myanmar masih tetap ditolak dan mereka dipersekusi oleh otorita berwenang, sehingga mustahil bagi mereka untuk kembali ke kampung halamannya,” ungkapnya seperti dikutip dari VOA, Kamis(4/7).

Berupaya menghindari PBB, Myanmar tahun lalu membentuk komisi penyelidik independen untuk menyelidiki tuduhan-tuduhan pelanggaran HAM di negara bagian Rakhine, di mana sekitar dua tahun lalu militer melancarkan penumpasan brutal dan keji atas warga Muslim Rohingya.

Lee mengatakan komisi itu tidak menunjukkan kapasitasnya untuk memberikan keadilan bagi para korban. Ia menambahkan akuntabilitas bagi warga Muslim Rohingya tidak dapat dicapai di arena domestik semata.

“Saya menggarisbawahi apa yang sudah saya sampaikan berkali-kali, bahwa masyarakat internasional harus memastikan keadilan bagi mereka. Saya kecewa bahwa sembilan bulan setelah dikeluarkannya resolusi PBB, Mekanisme Penyelidik Independen bagi Myanmar masih belum berfungsi. Ada risiko nyata bahwa akan ada kesenjangan dalam penyelidikan kejahatan internasional dan pelanggaran hukum internasional paling serius di Myanmar,” kata Lee.

Dewan HAM itu membentuk badan penyidik tersebut pada September lalu untuk mengumpulkan dan menganalisa bukti kejahatan dan pelanggaran serius yang dilakukan di Myanmar sejak tahun 2011.

Duta Besar Myanmar untuk PBB di Jenewa, Kyaw Moe Tun mengatakan tuduhan pelapor khusus itu dapat didiskreditkan dan kontra-produktif. Dia malah menyeru agar Yanghee Lee sebagai pelapor khusus untuk diganti.(YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here