Oleh: Muhajir / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Lolosnya 10 nama capim KPK dan telah dikirim ke Presiden Joko Widodo alias Jokowi serta DPR, membuat perdebatan pro-kontra lantaran ada capim yang dianggap bermasalah namun tetap melaju mulus tanpa halangan.
Kritikan tak hanya dari koalisi masyarakat sipil, internal KPK-pun mengutarakan keberatan terhadap nama-nama yang telah diseleksi. Saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Ketua Pansel KPK, Yenti Ganarsih, mengklaim telah melakukan proses seleksi sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Bahkan, kata dia, Pansel mengedepan independensi saat menyeleksi. Ini untuk menjaga marwahnya dalam memilih pimpinan KPK tetap terjaga.

Meski mendapat banyak kritikan, Yenti mengaku memiliki pertimbangan lain. Dia menilai capim KPK itu mempunyai rekam jejak yang bagus.

“Kan ada juga pertimbangan lain. Kami juga punya hasil-hasil pertimbangannya apa. Misalnya ada yang permasalahkan. Tapi kan bukan berarti kami enggak ada catatannya,” kata dia, hari ini (9/8).

Sepuluh nama capim yang kini sudah ada di DPR antara lain Alexander Marwata (KPK), Firli Bahuri (Polri), I Nyoman Wara (auditor), Johanis Tanak (Kejaksaan Agung), Lili Pintauli Siregar (advokat), Luthfi Jayadi Kurniawan (dosen), Nawawi Pomolango (hakim tinggi), Nurul Ghufron (dosen), Roby Arya (PNS), dan Sigit Danang Joyo (PNS).

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, mengaku kecewa dengan kinerja Pansel, karena tidak mempertimbangkan rekam jejak capim. Akibatnya, ada calon diduga bermasalah yang lolos.

“ICW sudah menyuarakan dugaan pelanggaran kode etik, gratifikasi, uji kualitas pada saat mereka melakukan wawancara dan uji publik. 10 orang ini tak punya kemampuan untuk memimpin KPK bahkan sampai 2023,” kata Kurnia, Kemarin.

Bahkan masyarakat juga ramai-ramai menggelar ‘Aksi Tolong KPK’ di Car Free Day Bundaran HI, kemarin. Salah satu perwakilan aksi massa dari pegawai KPK, Christie Afriani, menilai calon bermasalah yang diduga melakukan pelanggaran etik masih masuk menjadi salah satu calon.

Menurut dia, pansel capim KPK dan Presiden Jokowi tidak mempertimbangkan masukan KPK yang terang-terangan menjelaskan informasi dugaan pelanggaran berat disertai bukti yang kuat. Alih-alih menindaklanjuti, masukan itu tak digubris sama sekali.

“Para pegawai berharap Presiden Jokowi agar melakukan fungsinya sebagai kepala negara untuk mencegah KPK mati dengan tak meloloskan capim terduga pelanggar etik dan tak meloloskan Revisi UU KPK,” kata Christie.(YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here