Oleh: Ahmad ZR / Yuliawan A

Indonesiainside.id, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia meminta Kemendag untuk memasang label halal ketika produk daging di ekspor maupun impor. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zaitun Rasmin menyayangkan ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan tidak lagi mewajibkan atau menghapus keharusan label halal.

Kendati demikian, dia mengapresiasi inisiatif Kemendag untuk melakukan revisi Permendag dengan memasukkan kewajiban label halal dan sertifikat halal pada peraturan tersebut.

“Jadi, MUI akan membuat pernyataan bahwa ketentuan itu tidak benar. Harus tetap ada syarat halal,” kata Ustaz Zaitun kepada Indonesia Inside, saat ditemui di kantor MUI, Jakarta, Selasa (17/9).

Ketua Umum Wahdah Islamiyah ini menilai, ketentuan halal diperlukan bukan hanya untuk menanggapi komplain masyarakat yang merasa dirugikan. Namun, Permendag juga harus sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sehingga, Permendag tidak boleh bertentangan dengan UU JPH.

“Apa pun alasannya bahwa dia sudah di atur dalam aturan ekspor dan impor, kita harus memperkuat (melalui regulasi),” ujarnya.

Terlebih, menurut Ustaz Zaitun, hal itu telah diatur dalam Pasal 29 UUD 1945 Tentang Kebebasan Beragama. Dimana negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

“Hak mayoritas masyarakat Indonesia, khususnya muslim dengan populasi mayoritas untuk mendapatkan makanan halal adalah hak asasi dan itu sudah diatur dalam Undang-undang Dasar,” katanya.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memasukkan pasal ketentuan halal dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019. Keputusan ini diambil setelah beleid itu banyak dikritik masyarakat.

“Supaya masyarakat yakin dan tidak ada lagi simpang siur penafsiran Permendag,” ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana kepada wartawan di Kementerian Perdagangan Jakarta, Senin (16/9).

Dia meyakinkan, kementerian akan menambahkan satu butir pasal dalam Permendag tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan itu. Dengan begitu, peraturan akan lebih tegas mengatur kehalalan impor hewan dan produk hewan.

“Kami akan menambahkan satu butir pasal mengenai penegasan kembali bahwa barang yang masuk ke Indonesia itu wajib halal,” imbuhnya.

Penerbitan Permendag 29/2019 menuai kritik setelah disandingkan dengan aturan sebelumnya, yakni Permendag Nomor 59 Tahun 2016. Pada ketentuan yang lama itu diatur tentang peredaran barang di dalam negeri dalam Pasal 16.

Namun, ketentuan itu ditujukan terhadap peredaran barang yang ada di Indonesia, bukan proses pemasukan atau syarat impor yang masuk ke Indonesia. Indrasari menyebutkan bahwa kewajiban label halal memang tidak diatur dalam Permendag yang baru.

Tapi, tambahnya, terdapat persyaratan yang mengatur kewajiban halal. Wajib halal harus dipenuhi ketika mengajukan rekomendasi dari Kementerian Pertanian, yakni melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 34 Tahun 2016.

“Di sana diatur bahwa unit usaha harus halal, produk barangnya sendiri harus ada label halal saat meminta rekomendasi ini. Kalau unit usahanya tidak halal, tidak mungkin mendapat rekomendasi Kementerian Pertanian,” ujarnya.(YAN/ INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here