Oleh: Muhajir / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Aksi unjuk rasa digelar serentak di Riau, Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Samarinda, Makassar, hingga Papua pada hari ini, Senin (23/9). Para mahasiswa itu memprotes rencana pemerintahan Jokowi dan DPR mengesahkan sejumlah rancangan undang-undang yang dinilai kontroversi.

Di Yogyakarta, mahasiswa yang bergabung dengan pekerja, pelajar, dan aktivis masyarakat sipil menggelar demo di Pertigaan Gejayan. Demo itu bertema #GejayanMemanggil menjadi tagar populer di laman Twitter.

Tuntutan mereka antara lain, mendesak RKUHP ditunda, revisi UU KPK yang baru disahkan, mengadili elite yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, dan menolak pasal-pasal bermasalah RUU Pertanahan, dan RUU Ketenagakerjaan.

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menilai tuntutan mahasiswa lazim terjadi di negara demokrasi. Terutama pada era reformasi saat ini. Namun, dia memastikan tidak ada tuntutan yang akan menjatuhkan Jokowi untuk mundur atau Reformasi Jilid II.

“Peristiwa-peristiwa terjadinya berbagai aksi demonstrasi ini oleh berbagai unsur masyarakat, baik menyangkut kelompok agama, kelompok profesi seperti buruh, kemudian juga mahasiswa itu satu hal yang lazim kita temukan dalam iklim demokrasi kita sekarang ini,” kata Basarah saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/9).

Namun dia mengingatkan agar dalam melakukan unjuk rasa harus tetap memenuhi kaidah-kaidah dalam berbangsa dan bernegara. Selain itu, kaidah hukum sebagaimana aturan yang telah disepakati dalam UU unjukrasa di muka umum.

“Terkait bentuk aspirasi dalam sistem demokrasi, setiap warga negara berhak menyampaikan aspirasinya,” kata dia.

Basarah juga meyakini bahwa reformasi jilid II tidak akan terjadi. Ini karena pemerintah saat ini belum ada syarat fundamental untuk terjadinya gerakan reformasi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

“Syarat-syarat itu tidak terpenuhi dalam figur Pak Jokowi,” kata Basarah. (YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here