Oleh: Achmad Syaiful / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jayapura – Ribuan mahasiswa Papua merasa diawasi aparat keamanan di sejumlah kota tempat mereka menimba ilmu. Hal inilah yang membuat sebagian besar mahasiswa memutuskan pulang kampung.

Hal ini terkuak saat laporan sejumlah bupati dari total 29 Kabupaten/Kota kepada Gubernur Papua Lukas Enembe dalam pertemuan Gedung Negara Jayapura, Senin (16/9) malam. Pertemuan yang berlangsung sejak sore dihadiri beberapa petinggi Perguruan Tinggi Swasta di Papua.

Bupati Nduga Yairus Gwijangge misalnya, yang memastikan mahasiswanya akan dipulangkan, karena merasa tidak nyaman berada di kota studi. Dia pun melaporkan dari 648 mahasiswa di luar Papua, 500 telah kembali ke Papua, sedangkan sisanya menunggu proses wisuda.
“Mahasiswa saya pastikan pulang karena merasa tidak aman disana. Lebih baik panggil mahasiswa bicarakan dengan baik,” katanya.

Bupati Yapen, Tonny Tesar juga mengaku mendapat laporan dari mahasiswanya yang berada di sejumlah kota studi. Dalam laporannya, mahasiswa Yapen merasa tidak aman berada di kota studi pasca pecahnya unjuk rasa tolak rasisme.

“Untuk mahasiswa saya ada 1.961 orang, 830 mahasiswa berada di Pulau Jawa, sedangkan sisanya 600 orang tersebar di beberapa kota studi. Untuk saat ini 130 mahasiswa sudah pulang, sedangkan sisanya saya imbau tetap bertahan,” tuturnya.

Senada dilaporkan, Bupati Deiyai, Ateng Edowai bahwa adanya penyisiran oleh aparat keamanan terhadap mahasiswa Papua di Pulau Jawa. Penyisiran ini menyebabkan mahasiswa meminta pulang. “Penyisiran dilakukan TNI-Polri di Jawa, mereka mau pulang. Ada 1.253 mahasiswa, untuk di kota studi Pulau Jawa sebanyak 338 mahasiswa,” lapornya kepada gubernur.

Ateng pun menyarankan adanya kesepakatan bersama jika ingin memulangkan seluruh mahasiswa Papua dari kota studi. “Harus sepakat kalau pulang dengan mempertimbangkan dampak buruknya,” ujarnya.

Menurut Bupati Puncak, Willem Wandik, perasaan tidak nyaman tidak hanya dirasakan mahasiswa Papua di kota studi, melainkan juga dirasakan warga di Kota Jayapura. Dari total 500 mahasiswa asal Puncak yang berada di kota studi, 20 diantaranya telah kembali ke Papua.

“Masyarakat di Jayapura takut keluar rumah, apalagi mahasiswa kita di luar sana. Mereka meminta pulang dan kalau merasa tidak aman, kami akan pulangkan,” katanya.

Menanggapi laporan bupati terkait perasaan tak nyaman atau dugaan intimidasi mahasiswa di luar Papua, Gubernur Papua Lukas Enembe memandang perlu pengecekan lebih lanjut. Menurutnya, aparat keamanan bertujuan baik untuk melihat mahasiswa di luar Papua, namun dianggap bentuk intimidasi oleh mahasiswa.

“Itu polisi dan teman-teman dari BIN, mungkin tujuan mereka baik melihat mahasiswa, namun dianggap intimidasi,” tuturnya.

Enembe pun berencana akan membahas persoalan ini dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, serta para Kapolda dan Panglima Kodam. “Jadi saya pikir ini akan dibicarakan, kalau kita sepakat panggil Kapolri, Kepala BIN, panggil Kapolda-Kapolda, Panglima Kodam untuk bicarakan masalah ini,” kata Enembe.

Sementara itu, Karo Ops Polda Papua, Kombes Pol Gatot Hariwibowo saat ditemui usai pertemuan di Gedung Negara Jayapura, Senin malam menuturkan, dugaan intimidasi terhadap mahasiswa masih membutuhkan penelusuran.

Hal ini juga telah disampaikan Gubenur Papua Lukas Enembe dalam pertemuan itu. “Ini nanti akan disampaikan dan kalau memang benar ada intimidasi, bapak gubernur akan datang ke Jakarta untuk membahas persoalan ini lebih lanjut,” terangnya.

Meski demikian, Gatot tetap akan melaporkan hasil pertemuan ini kepada Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf Albert Rodja. “Saya mewakili beliau (kapolda) tentunya hasil dari pertemuan ini akan saya laporkan ke beliau,” kata Gatot.(YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here