Oleh: Eko P / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Terkait keputusan pemerintah menyetujui atau tidak revisi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly masih mempelajari draf revisi UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan hati-hati.
“Kalau pemerintah pasti membahas dulu kan, tim sekarang sudah membahas,” tuturnya, Rabu (11/9).

Ada pun Presiden Joko Widodo mengaku sudah menerima Daftar Isian Masalah (DIM) Revisi UU tentang KPK dan akan segera mempelajarinya.

“Baru saya terima DIM-nya tadi. Baru saya pelajari hari ini. Pelajari dulu, secepat-cepatnya. Kita ini baru melihat DIM-nya dulu,” kata Jokowi usai membuka Konferensi ke-37 Asosiasi Insinyur Se-ASEAN (Cafeo37) di JI-Expo Kemayoran, Rabu.

Ia mengatakan setelah selesai, akan dikirim kepada DPR mengenai apa saja materi yang perlu direvisi dan tidak perlu direvisi “Besok saya sampaikan, nanti saya sampaikan materi-materi apa yang perlu direvisi,” kata dia.

Mengenai target RUU tentang KPK itu selesai pada masa keanggotaan DPR 2014-2019, Jokowi mengatakan itu urusan DPR.

Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diajukan Badan Legislasi (Baleg) DPR telah disetujui menjadi RUU inisiatif DPR pada sidang paripurna pada 5 September 2019. Baleg akan mempercepat pembahasan revisi itu, sehingga bisa selesai sebelum masa jabatan anggota DPR periode 2014-2019 habis.(YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here