Oleh: Ahmad ZR / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Permohonan Serikat Perusahaan Pers (PSPS) Pusat untuk memperjuangkan bebas pajak bagi pengetahuan (no tax for knowledge), kandas di tangan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang merespon negatif permohonan tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyayangkan respon negatif dari Menkeu Sri Mulyani, terkait permohonan SPSI Pusat itu. Menurutnya, pemerintah justru mendukung media cetak dengan kemudahan pajak .Sebab pendapatan pajak dari mereka (media cetak) tak seberapa.

“Konsumen dan para pembaca media tradisional harus dilindungi dengan kebijakan peringanan pajak, jangan malah dimatikan,” kata Fahri, Rabu (14/8).

Pimpinan DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu mengakui kalau perrmintaan supaya pemerintah menghapus pajak, khusus kertas sudah lama agar materi pendidikan seperti bahan baku dan alat-alat peraga pendidikan itu murah. Sehingga terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya sekolah-sekolah.

“Itu satu-satunya syarat agar materi pendidikan seperti bahan baku, dan alat-alat peraga pendidikan itu murah sehingga terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya sekolah-sekolah,” ujar Fahri.

Apalagi sekarang, dengan lahirnya digital teknologi, tambah Fahri, maka semua kertas itu seperti tidak ada lagi harganya. Karena itu harusnya dibuat semakin murah dan supaya para penerbit bisa bertahan untuk menghadirkan bahan-bahan bacaan yang mencerdaskan kehidupan bangsa.

Fahri pun mencontohkan kalau di berbagai negara maju yang tingkat literasinya tinggi, peran pers cetak masih sangat kuat dalam ikut berperan aktif mendidik masyarakat. Ia membandingkan saat pergi ke India dan memborong buku berkoper-koper, karena harga buku di India sangat-sangat lah murah.

“Beda di Indonesia. Apalagi buku-buku impor, setengah mati kita membelinya, sehingga orang harus mencopy secara ilegal dan lain-lain,” ujar Anggota DPR RI dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Menkeu melalui surat tertanggal 7 Agustus 2019, Sri Mulyani merespons negatif permohonan SPS Pusat untuk mendiskusikan ikhwal “Bebas Pajak bagi Pengetahuan” atau No Tax for Knowledge. “Kami dengan menyesal belum bisa memenuhi permohonan pengurus SPS Pusat untuk bertemu Menteri Keuangan,” bunyi kutipan surat yang ditandatangani Nufransa Wira Sakti, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, tanpa ada penjelasan memadai.

Sementara, Pengurus SPS Pusat pada tanggal 9 Juli 2019 berkorespondensi dengan Menkeu, guna mencari momentum mendiskusikan isu No Tax for Knowledge. Upaya ini adalah tindak lanjut dari saran Wakil Presiden Jusuf Kalla saat pengurus SPS Pusat beraudiensi dengannya di Kantor Wapres Jalan Merdeka Utara, Jakarta, pada 18 Maret 2019 lalu.

Bahklan, jauh sebelumnya Pengurus SPS Pusat pernah bertemu dengan Sri Mulyani tahun 2008, ketika menjabat Menkeu di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dan saat itu, Menkeu menolak usulan No Tax for Knowledge SPS. “No Tax for Knowledge” pada hakikatnya merupakan sebuah perjuangan para penerbit media cetak guna mendapatkan keringanan terhadap pajak pembelian kertas dan penjualan produknya.(YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here