Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita buru-buru menegaskan tidak melarang warga masyarakat untuk dapat menggunakan minyak goreng curah yang berada di pasar

Oleh: Andryanto S / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Larangan menjual minyak goreng curah yang akan diberlakukan pemerintah pada Januari 2020, menuai kontroversi.

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita buru-buru menegaskan tidak melarang warga masyarakat untuk dapat menggunakan minyak goreng curah yang berada di pasar. Padahal, pada Minggu (6/10), Mendag menyatakan tidak akan ada lagi minyak goreng curah di pasar domestik hingga ke pelosok-pelosok desa pada awal 2020.

”Konsumen dan umat harus terlindungi. Dan, harus tersedia produk yang dipastikan higienitasnya dan halal. Pemerintah masih tetap memberikan kesempatan untuk penggunaan minyak goreng curah, juga mempersilahkan bagi masyarakat yang masih mempergunakan migor curah,” kata Menteri Perdagangan (Mendag ) Enggartiasto Lukita, di Jakarta, Selasa dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (8/10).

Namun, lanjutnya, bagi para pelaku industri, pemerintah ingin agar mereka segera mengisi pasar dengan kemasan sederhana dan mematuhi harga eceran tertinggi (HET) Rp11.000 per liter. Mendag Enggartiasto menjelaskan, tidak ada sama sekali maksud pemerintah untuk mematikan industri rakyat, juga usaha kecil dan menengah yang biasa menggunakan minyak goreng curah.

Kontroversi rencana pelarangan minyak goreng curah ini terungkap dalam pernyataan mendag dalam acara “Launching Wajib Kemas Minyak Goreng Dalam Rangka Mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri” di Jakarta, Minggu (6/10).

“Pada Januari 2020 nanti tidak ada lagi minyak goreng curah sampai ke desa, sampai ke pelosok hingga ke pasar-pasar,” ujar Mendag Enggartiasto Lukita dalam acara “Launching Wajib Kemas Minyak Goreng Dalam Rangka Mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri” di Jakarta, Minggu (6/10).

Seakan meralat pernyataan tersebut, Mendag pada Selasa menyatakan tidak akan ada penarikan minyak curah dari pasaran. “Tidak ditarik. Jadi, per tanggal 1 Januari (2020) harus ada minyak goreng kemasan di setiap warung, juga sampai di pelosok-pelosok desa,” tegasnya.

Menurut Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu, kebijakan pelarangan peredaran minyak goreng yang berlaku per awal tahun 2020 itu nampak bagus karena untuk melindungi kesehatan masyarakat. Hanya saja, kata dia, perlu dipertimbangkan dampak kebijakan terhadap usaha mikro-kecil akan tiarap dan gulung tikar sehingga akan banyak hilang mata pencaharian serta menciptakan pengangguran.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tahuid Saadi di kesempatan berbeda, menyatakan memahami langkah pemerintah menyetop peredaran minyak curah di pasaran bertujuan melindungi kesehatan masyarakat. Manalagi, seringkali, masyarakat kerap menggunakan minyak curah beberapa kali penggunaan. Unsur halal pun diamininya, kerap tidak terjelaskan dari minyak goreng curah yang tanpa ada kemasannya.

Hanya saja, langkah tersebut harus disertai kebijakan pemberian insentif kepada pedagang kecil seperti IKM dan UKM berupa subsidi harga. MUI berharap harga minyak goreng kemasan bisa dijangkau masyarakat kecil sekalipun. Majelis khawatir, jika minyak kemasan mahal, kebijakan tersebut akan berdampak pada pedagang kecil. “Bisa dipastikan pedagang kecil akan gulung tikar, Jadi harganya harus lah terjangkau,” kata Zainut.(YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here