Terdapat 124 ribu warga Samarinda yang belum terdaftar sebagai peserta JKN KIS ataupun jaminan BPJS Kesehatan. Selain ada yang masih merasa sehat, sebagian warga lainnya terkendala dengan kelengkapan domumen persyaratan.

Oleh; Yuliawan A

Poskaltim.com, Samarinda – Masih terdapat sekitar 124 ribu warga Kota Samarinda yang saat ini belum memiliki jaminan asuransi kesehatan, seperti Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Samarinda, Octavianus Ramba, pada Rabu (31/7). Dijelaskannya, 124 ribu warga Samarinda yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan tersebut lantaran masih merasa sehat.

“Tidak mau (mendaftar) karena masih merasa sehat,” ujar Octavianus.

Dia menjelaskannya, kondisi ini disebabkan informasi yang minim tentang BPJS Kesehatan yang diterima oleh masyarakat tersebut. Pria yang kerap disapa Octa ini menjelaskan padahal pihaknya telah gencar melakukan sosialisasi akan pentingnya keikutsertaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat.

Octa menambahkan keengganan masyarakat untuk ikut BPJS Kesehatan ini, segera dicarikan solusinya, salah satu caranya yaitu dengan melakukan program Universal Health Coverage (UHC) yang bertujuan mendorong masyarakat menjadi bagian dari JKN-KIS.

“Masyarakat miskin dan tidak mampu kan iurannya bisa dibantu pemerintah daerah,” ujarnya.

Namun kondisi ini justru berbanding terbalik dengan pengakuan masyarakat yang mengatakan tetap berminat untuk mengikuti program jaminan kesehatan, hanya saja data-data yang dimiliki terkadang menjadi penghalang keikutsertaan jaminan kesehatan tersebut.

Henra (30) misalnya, mengaku hingga saat ini belum pernah melakukan perekaman data e-KTP, karena beberapa kendala, seperti kehilangan beberapa surat-surat berharga, sehingga keinginan untuk ikut serta dalam asuransi BPJS Kesehatan masih tertunda.

Lain lagi dengan seorang ibu bernama Tatik warga Kelurahan Sempaja, yang sudah beberapa tahun terakhir sakit dan hanya dapat duduk di kursi roda. Keluarganya menuturkan bahwa hingga kini orang tuanya tidak memiliki e-KTP karena tidak pernah melakukan perekaman data.

“Dahulu kan ada petugas yang mendatangi rumah-rumah untuk melakukan perekaman data e-KTP bagi lansia dan yang sakit tidak bisa berjalan, sekarang petugas tersebut tidak ada. Untuk mengurus dan membuat e-KTP ke kecamatan juga tidak dapat dilakukan karena kondisi kesehatan,” ujar Ida sang anak.(YAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here