Anggota Komisi X DPR, Marlinda Poernomo.

Oleh: Muhajir / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Wacana Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) mengimpor rektor asing terus menuai polemik. DPR menilai rencana tersebut tak perlu direalisasikan.

Anggota Komisi X DPR, Marlinda Poernomo, mengatakan, jika pemerintah serius meningkatkan kualitas perguruan tinggi Tanah Air, maka tak perlu mengimpor rektor asing. Dia mengusulkan pemerintah cukup memberdayakan rektor lokal untuk meningkatkan kapasitas kampus agar masuk kelas dunia.

“Kalau kebijakan mengimpor rektor asing hanya untuk mencapai target 2024 menjadi 5 perguruan tinggi, mengapa kita tidak membuat mapping sendiri dan memberdayakan rektor-rektor Indonesia,” kata Marlinda, dikutip laman resmi DPR, Jumat (9/8).

Marlinda mengatakan, pemberdayaan bisa dengan cara memberikan kesempatan kepada rektor lokal untuk melakukan penelitian lebih mendalam. Tentu, pemerintah juga harus meningkatkan dana pendidikan agar penelitian itu berjalan lancar.

Menurut dia, Indonesia mampu meningkatkan kapasitas PT dengan melakukan evaluasi sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang berbadan hukum dan dibebani target menjadi world class university. Pemerintah harus melihat apakah anggaran dan fasilitas sarpras standar internasionalnya selama ini sudah terpenuhi atau belum.

Dengan cara itu, pemerintah tak perlu impor rektor asing. Ini bukan hanya persoalan individu rektor.
“Kita punya rektor di Indonesia yang berprestasi dan mampu PTN-nya masuk peringkat dunia. Mengapa tidak kita hargai dan kita manfaatkan dengan baik?” ujarnya.

Akar masalah yang menghambat pencapaian peringkat dunia PTN di Indonesia salah satunya adalah dilema birokratisasi. Dalam UU Dikti sudah ada otonomi akademik PTN, namun masih banyak perguruan tinggi dibebani dengan aturan-aturan yang menghambat inovasi dan keberanian untuk melakukan reformasi.

“Di PTN politicking sangat kental dalam pemilihan rektor, dekan, dan lain-lain. Idealnya tidak melihat dari merit system,” ucapnya.

Selain itu, akar masalah lain adalah soal anggaran dan pendapatan PTN-BH yang diharapkan mampu generate income lewat kerja sama industri. Pada kenyataanya masih banyak generate income dari SPP mahasiswa.

PTN-BH belum mampu mengembangkan bisnis. Sampai hari ini, baru Universitas Indonesia (UI) yang berhasil merekrut tenaga profesional non dosen untuk mengembangkan usaha.

“Menurut saya, buat road map yang jelas untuk 5 tahun ke depan, berapa PT yang ditargetkan dan didukung anggaran serta kebijakan. Insya Allah Indonesia mampu memperdayakan kekuatan bangsa sendiri. Bukan karena anti-asing, tapi rektor bukan satu-satunya komponen untuk meningkatkan peringkat dunia,” kata Marlinda.(YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here