Oleh: Ahmad ZR / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta — Sementera masyarakat KalimantanTimur,Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sedang menghadapi euporia akan adanya harapan baru pertumbuhan ekonom akibat pindahnya ibu kota Negara ke Kalimantan, wacana pemindahan ibu kota yang digulirkan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan di MPR beberapa waktu lalu menuai kritik, salah satunya dari politisi PKS, Mardani Ali Sera.

Di antara hal yang menjadi sandungan adalah pendanaan, terutama sumber pembiayaan gedung legislatif, eksekutif, yudikatif, serta sarana pendukung dan penunjangnya dari KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) dan Swasta.
“Ini yang dapat mengancam aspek keamanan dan kedaulatan ibu kota sebagai objek vital negara,” kata Mardani di Jakarta, Selasa (20/8)

Mardani menjelaskan, di dalam Perpres Nomor 38 tahun 2015 Pasal 5 ayat 1 tentang KPBU sudah dijelaskan dengan rinci bahwa infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial, bukan infrastruktur politik/lembaga negara. Pada ayat 2 nya ada dicantumkan rincian jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan skema KPBU ini, dan tidak ada infrastruktur politik/lembaga negara.

“Di dokumen perencanaan estimasi biaya yang disusun Pemerintah dapat kita lihat gedung legislatif, eksekutif, yudikatif beserta sarana prasarana pendukung dan penunjangnya yang merupakan infrastruktur politik menggunakan skema KPBU yang melibatkan badan usaha/swasta,” katanya.

Menurut dia, ini berpotensi melanggar Perpres tentang KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) yang ditetapkan oleh Pak Jokowi sendiri. Selain berpotensi melanggar Perpres, adanya potensi ancaman keamanan, kemandirian dan kedaulatan negara apabila infrastruktur politik negara dibangun dengan skema KPBU dan swasta.
“Apalagi ini merupakan Ibu Kota negara, jantung vitalnya negara Indonesia,” ujarnya.

Hal ini mengingatkan kita kembali akan proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang dilakukan oleh pengembang untuk membangun daerah hunian baru di ibu kota negara yang dikuasai oleh pengembang swasta. Sebagian orang berpendapat, proyek pemindahan ibu kota ini adalah kompensasi gagalnya proyek reklamasi Jakarta, yang dialihkan dengan proyek pemindahan ibu kota ke luar Jawa dengan 93,5 persen anggaran biaya oleh badan usaha/swasta.

“Kita tidak bisa membiarkan obyek-obyek vital politik negara kita memiliki bahaya laten ancaman keamanan dan kedaulatan karena infrastrukturnya tidak dikuasai oleh negara,” katanya.

Mardani menekankan, tiga hal yang menjadi dasar utama pentingnya rencana pemindahan ibu kota ini untuk di kritisi dengan serius, pertama, beban ekonomi, keuangan, dan hutang negara yang lagi berat. Kedua, potensi pelanggaran terhadap Perpres Nomor 38 tahun 2015. Dan ketiga, ancaman keamanan dan kedaulatan terhadap Ibu Kota Negara.

“Saya mengajak agar seluruh komponen rakyat, akademisi, ahli, politikus, dan tokoh-tokoh masyarakat bersama-sama berjuang untuk mengkritisi rencana pemindahan ibu kota ini seperti dahulu kita mengkritisi dengan serius proyek reklamasi Jakarta,” katanya.(YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here