Oleh: Rudi Hasan / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Mantan Direktur Utama PLN, Sofyan Basir, dituntut Jaksa Penuntut Umum KPK lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. JPU menilai terdakwa kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 itu memfasilitasi pertemuan demi kelancaran proyek.

“Menuntut majelis hakim pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan, menyatakan terdakwa Sofyan Basir terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah,” kata JPU Ronald Worontikan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, (7/10).

Ronald menyebut hal yang memberatkan hukuman lantaran Sofyan tak mendukung program pemberantasan korupsi. Sementara yang meringankan karena Sofyan bersikap sopan selama persidangan.

Di persidangan sebelumnya, Sofyan menangis dan berharap dibebaskan dari segala tuntutan. Dia menyesali pertemuan dengan Johannes Budisutrisno Kotjo, Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham.

Menurut Sofyan, apa yang ia usahakan adalah mendukung program listrik 35 ribu MW pemerintah. Dia berdalih tak ada niat mengeruk keuntungan dari proyek itu.”Tidak ada. Kami sekuat tenaga untuk mendapat proyek ini dari direksi,” ujar Sofyan pada Senin (23/9).

Atas perbuatannya, Sofyan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.

Sofyan sebelumnya didakwa menjadi jembatan bagi Eni Maulani Saragih, Johannes Budisutrisno Kotjo dan Idrus Marham. Hal ini terkait proses kesepakatan proyek independent power producer (IPP) PLTU Riau-1. (YAN/INI Network

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here