Oleh: Nurcholis / Yuliawan A

Poskaltim.com, Yahoon- Negara Myanmar menyalahkan Bangladesh atas kegagalan upaya pemulangan (repatriasi) kedua pengungsi Rohingya, warga Rohingya yang setuju untuk kembali tanpa jaminan keselamatan dan pengakuan kewarganegaraan.

Militer Myanmar melakukan penumpasan brutal terhadap minoritas Muslim yang tidak diakui kewarganegaraan di negara bagian Rakhine barat, yang menyebabkan eksodus lebih dari 740.000 etnis Rohingya ke negara tetangga Bangladesh.

Meskipun pakta tahun 2017 ditandatangani oleh kedua negara, upaya repatriasi pertama telah gagal, hampir tidak ada Upaya baru yang kedua dimulai hari Kamis lalu, dimana kedua pemerintah bersumpah untuk memulangkan sebanyak 3.500 Rohingya, tetapi upaya ini kembali gagal ketika tidak ada seorangpun yang datang dengan bus yang sebelumnya telah disediakan untuk mengangkut mereka melintasi perbatasan.

Pemerintah Myanmar menuduh Bangladesh menggagalkan reptariasi Rohingya yang sedianya dilakukan pada 22 Agustus 2019 lalu. Mereka menuduh Bangladesh tidak patuh terhadap kesepakatan bilateral yang terjalin antar kedua negara.
“Proses repatriasi pengungsi membutuhkan kesepakatan terhadap perjanjian bilateral,” tutur pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Myanmar sebagaimana dikutip media pro The Light of Myanmar.

Kementerian itu juga menuduh Bangladesh tidak mendistribusikan dokumen verifikasi, yang sebelumnya dibuat oleh Bangladesh dan UNHCR, kepada para pengungsi. “Prosedur tersebut tidak disepakati,” tambah pernyataan tersebut yang juga menyebut Bangladesh mengabaikan permintaan Myanmar untuk mengembalikan 400 warga Rakhine beragama Hindu.
Myanmar mengklaim bahwa proses repatriasi tersebut mendapatkan dukungan dari Cina dan Jepang.

Dhaka mengaku sangat ingin kembalinya Rohingya, dengan sumber dayanya sangat tegang akibat hampir satu juta pengungsi yang tinggal di kamp-kamp.

Ketidakhadiran para pengungsi hari Kamis “sangat mengecewakan” bagi Bangladesh, kata menteri luar negeri A.K. Abdul Momen.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia memperingatkan bahwa kondisinya tidak tepat untuk repatriasi, dan para penyelidik PBB mengatakan kekerasan tahun 2017 menjamin penuntutan para petinggi Myanmar atas upaya “genosida”.
Setiap Rohingya yang kembali ke Myanmar “akan kembali ke situasi penganiayaan”, kata Christopher Sidoti, seorang anggota tim pencari fakta PBB, mengatakan kepada AFP minggu ini.(YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here