Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Jakarta, Sabtu, (27/7) menjelaskan kronologi OTT Tamzil dan kawan-kawan.

Oleh: Rudi Hasan / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah uang dlaam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Kudus Muhammad Tamzil, kemarin (Jumat/26/7). Uang tersebut diduga terkait dengan suap jual beli jabatan.

“Dari kegiatan tangkap tangan ini, tim melakukan penyitaan barang bukti yaitu uang tunai sebesar Rp170 juta,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Jakarta, Sabtu, (27/7).

Kronologi tangkap tangan Tamzil dan kawan-kawan dimulai dari pemantauan tim KPK pada Jumat (26/7) kemarin. Pada pukul 09.30 WIB, tim KPK melihat ajudan Tamzil, Norman, berjalan dari ruang kerja bupati, ke rumah dinas staf khusus Tamzil, Agus Soeranto, dengan membawa sebuah tas selempang yang diduga berisi uang.

Norman bersama Uwa Wisnu Sejati, ajudan bupati lainnya, langsung diamankan tim KPK di Pendopo Kabupaten Kudus pada pukul 09.36 WIB. Keduanya lantas dibawa ke ruang kerja Agus Soeranto, dan meringkus Agus saat berada di rumah dinas, tak jauh dari pendopo tersebut.

Di ruang kerja Agus, ditemukan sejumlah uang dengan nominal Rp170 juta. Pada pukul 10.15 WIB, tim KPK mengamankan Bupati Tamzil di ruangan kerjanya. Selanjutnya, petugas antirasuah meringkus calon Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kudus, Catur Widianto, dan staf DPPKAD Subkhan secara terpisah.

“Tim kemudian bergerak menangkap AHS (Plt Sekretaris DPPKAD Kabupaten Kudus, Akhmad Sofyan) di rumahnya sekitar pukul 19.00 WIB,” ujar Basaria.

Setelah melakukan pemeriksaan awal terhadap tujuh orang yang diamankan, tim membawa mereka ke Jakarta pagi tadi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka yaitu Bupati Kudus Muhammad Tamzil; Staf Khusus Bupati Agus Soeranto, dan; Plt Sekretaris Dinas DPPKAD Kabupaten Kudus, Akhmad Sofyan.

Sebagai penerima suap, M Tamzil dan Agus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara, Akhmad Sofyan selaku pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here