Sekretaris KPU Kota Balikpapan Syabrani mengatakan akan mengajukan Rp55 miliar untuk Pilwali 2020

Oleh: Andrie Aprianto

Poskaltim.com, Balikpapan — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan akan mengajukan dana mencapai Rp55 Miliar untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Balikpapan tahun 2020 mendatang. Rencana ini dilakukan setelah KPU Kota Balikpapan mendapat Instruksi dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI.

Sekretaris KPU Kota Balikpapan Syabrani mengatakan, pihaknya telah menyusun sejumlah pengajuan anggaran tersebut. Berdasarkan jadwal pelaksanaan Pilkada Balikpapan akan dilaksanakan sekitar bulan September 2020. Jadwal tersebut mengikuti habisnya masa jabatan kepala daerah saat ini.

Syabrani menjelaskan sesuai aturan tahapan persiapan pelaksanaan Pilkada dilaksanakan sekurangnya sembilan bulan sebelum jadwal pemilihan. Sehingga pihaknya menargetkan tahapan pelaksanaan Pilkada sudah dapat dimulai pada Januari 2020 mendatang.

“Biasanya tahapan Pilkada itu dilakukan sembilan bulan sebelum jadwal pemilihan, jadi target awal tahun sudah bisa dimulai tahapan Pilkada. Sehingga anggarannya kita susun dari sekarang,” ujarnya.

Lanjut Syabrani, draft anggaran yang dibuat akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Balikpapan, sehinggga dapat dimasukan dalam sebagai salah satu pengajuan dalam proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Balikpapan 2020.

Anggaran yang diajukan untuk pelaksanaan persiapan Pilkada 2020 Balikpapan tidak jauh dengan anggaran pada Pilkda 2015 lalu. Pada 2015 lalu, total angggaran yang dialokasikan tercatat mencapai Rp54 miliar. Dari anggaran Rp54 miliar tersebut, sebesar Rp34 miliar dialokasikan untuk KPU setempat, Rp6 miliar untuk Panwaslu, Rp6 miliar untuk pengamanan, dan sisanya untuk fasilitas desk Pilkada seperti seragam Linmas.

“Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai semua kebutuhan Pilkada mulai dari awal sampai akhir seperti pengadaan logistik hingga petugas dan kelengkapan Pilkada lainnya,” ujarnya.

Untuk saat ini KPU masih fokus untuk menyelesaikan draft pengajuan sebelum dimasukan dalam pembahasan anggaran daerah. Anggaran yang akan diajukan ini bakal dialokasikan paling banyak untuk membiayai pembayaran honor petugas.

“Sekitar 60 persen anggaran yang dipergunakan akan dialokasikan untuk pendataan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Suara (PPS) dan petugas pendataan,” ujarnya.(AND/YAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here