Wakil Ketua KPK Laode M Syarif berharap Presiden Joko Widodo terbuka pintu hatinya untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang KPK

Oleh: Rudi Hasan / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Wakil Ketua KPK Laode M Syarif berharap Presiden Joko Widodo terbuka pintu hatinya untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang KPK.

Sebab tak bisa ditampik, 26 poin dalam UU KPK hasil revisi menjegal pemberantasan korupsi. “Inilah akibat dari proses perundang-undangan yang dibikin rahasia dan tertutup,” kata Laode di Jakarta, Senin (14/10).

Dia keberatan dengan unsur dewan pengawas di tubuh KPK. Ketetapan hasil revisi UU KPK itu jelas berdampak buruk bagi penyadapan dan penggeledahan. Karena pihaknya tak bisa lagi leluasa melakukan hal tersebut. Laode menyayangkan aturan baru itu.

“Menimbulkan kerancuan-kerancuan baik itu dari segi terminologi maupun dan tata kerja,” kata Laode.

Sikap jengkel ini dikatakan bukan bagian dari penolakan atas pengawasan. Namun lantaran dewan itu dibuat sebagai satu-satunya pintu bagi penyidik melakukan penindakan. Jika dewan tak setuju, maka pemberantasan korupsi tak dilakukan.

“Sekali lagi kita berharap Presiden untuk memperhatikan secara seksama kesalahan-kesalahan seperti ini,” kata Laode. (YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here