Dua orang pengamen yang menjadi korban salah tangkap polisi harusnya mendapatkan kompensasi selama mendapatkan hukuman penjara.

Oleh: Ahmad ZR / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, merasa prihatin melihat kasus yang menimpa empat pengamen di Cipulir, Jakarta Selatan, yang menjadi korban salah tangkap polisi karena dituduh membunuh.

Dalam pemeriksaan polisi, pengamen tersebut disiksa dan mendekam selama tiga tahun di balik jeruji besi untuk tindak pidana tidak pernah mereka lakukan sama sekali.

“Kondisi tersebut jelas merugikan adik-adik yang masih tergolong di bawah umur ini. Alhamdulillah, putusan MA (Mahkamah Agung) dapat membebaskan mereka,” kata Mardani, Selasa (23/7).

“Sekarang, saatnya memenuhi hak-hak yang sudah seharusnya mereka dapatkan. Jangan mempersulit apa yang sudah menjadi hak mereka,” ujarnya melanjutkan.

Dia menegaskan, pemenuhan hak ganti rugi korban salah tangkap itu sesuai dengan perintah PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP. Tiga pengamen Cipulir itu sudah jelas memiliki posisi yang kuat di mata hukum setelah putusan MA.

“UU (undang-undang) Terorisme saja memberikan kompensasi bagi para korban (salah tangkap),” ujar Mardani.

Lebih jauh dari itu, dia mengatakan, Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa semua warga negara adalah sama kedudukannya di dalam hukum. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.

“Semoga fenomena (salah tangkap) seperti ini menjadi kali terakhir yang terjadi, tidak boleh terulang. Saya apresiasi setinggi-tingginya untuk rekan-rekan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) yang sudah bersedia menemani adik-adik tersebut sampai sabar memperjuangkan hak ganti rugi,” katanya.(YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here