Koordinator KontraS, Yati Andriyani menilai, pelibatan Koopssus dalam penanganan terorisme berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM.

Oleh: Muhajir / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Pembentukan Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI beberapa waktu lalu mendapatkan kritik dari Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS).

Koordinator KontraS, Yati Andriyani menilai, pelibatan Koopssus dalam penanganan terorisme berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM.

“Jika tidak disertai mekanisme akuntabilitas dan pengawasan yang memadai, maka potensi terjadi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM dalam penanganan terorisme,” kata Yati melalui keterangan resmi KontraS, Kamis (1/8).

Yati menjelaskan, dalam melakukan penanganan terorisme TNI terikat dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang TNI, Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (2). Dia mengingatkan, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme harus tetap dalam konteks Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik.

Menurut dia, militer bukan penegak hukum tetapi alat pertahanan negara, sehingga potensi pendekatan war model oleh Koopssus TNI dalam penanganan terorisme sangat mungkin terjadi. Maka itu, keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme harus dipastikan tunduk pada aturan UU tersebut di tersebut.

Dia melanjutkan, dalam pertimbangan Perpres 42 tahun 2019, Koopssus dibentuk menghadapi ancaman yang memiliki eskalasi tinggi dan dapat membahayakan ideologi Negara dengan menggabungkan matra darat, laut, dan udara. Berkaitan dengan frasa ‘eskalasi tinggi’ ukuran yang dimaksud pun tidak dijelaskan secara mendetail.

“Tidak dijelaskan pula terkait keselarasan tugas dengan institusi yang sudah ada, seperti Densus (Detasemen Khusus) 88 juga BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme),” ucapnya.

Selanjutnya, pelaksanaan UU Tindak Pidana Terorisme harus tunduk pada sistem peradilan pidana (criminal justice system). Dalam hal ini TNI bukan penegak hukum yang punya kewenangan menyelidiki dan menyidik dugaan tindak pidana terorisme.

“Kewenangan Koopssus TNI yang luas tanpa batasan yang jelas dalam penanganan terorisme rentan merusak sistem peradilan pidana,” ujarnya.(YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here