Pelaksanaan program penurunan emisi karbon bukanlah bertujuan untuk menutup aktifitas perekenomian berbasis lahan masyarakat hutan.

Oleh: Yuliawan A

Poskaltim.com, Tenggarong — Pelaksanaan program penurunan emisi karbon bukanlah bertujuan untuk menutup aktivitas perekonomian berbasis lahan masyarakat hutan.

“Bukan tidak boleh melakukan pembukaan areal hutan sama sekali. Tidak ada niat membatasi warga dalam mengelola areal hutannya. Silahkan beraktifitas, tapi tetap menjaga kawasan hutannya untuk mendukung program penurunan emisi berbasis lahan,” ujar Kepala Biro Ekonomi Setprov Kaltim, Nazrin, saat pembukaan Sosialisasi dan Konsultasi Kegiatan FPIC/PADIATAPA Kampung Iklim+ dalam rangka Program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund tingkat Kabupaten Regional Kukar dan Kutim di Hotel Gran Fatma Tenggarong, Kamis (18/7).

Menurutnya, konsep pelaksanaan program FCPF Carbon Fund adalah melaksanakan pembangunan dengan menjaga setidaknya 30 persen areal kawasan perhutanan. Kegiatan ekonominya hanya diperkenankan maksimal menggunakan kawasan hutan sebesar 70 persen.

Target pelaksanaan program FCPF Carbon Fund sebagaimana pembangunan yang dilakukan merupakan pembangunan ekonomi hijau (green economic).

Sesuai dengan visi pembangunan green ecomonc atau konsep ekonomi hijau ini diharapkan semua industri dan kegiatan-kegiatan memiliki kesamaan arah, yaitu pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan.

Terkait Program FCPF Carbon Fund, dia menyebut Kaltim merupakan salah satu provinsi yang ditunjuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Bank Dunia pada 2015 sebagai pilot project terkait perubahan iklim hingga akhirnya melaksanakan Program FCPF Carbon Fund.

Hampir setiap minggu dan setiap bulan programnya dibahas secara intens sebagai persiapan implementasi. Pun, demikian FPIC merupakan tahapan penting meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan para pihak terkait pelaksanaan program.

Melalui kegiatan tersebut akan disampaikan berbagai informasi terkait pelaksanaan program, hingga mekanisme pembagian manfaat berupa insentif bagi para pihak yang terlibat dalam pencapaian program pengurangan emisi karbon.

Sosialisasi dibuka Bupati Kutai Kartanegara yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Wicaksono Subagyo. Tampak hadir Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Surono beserta staf, dan OPD terkait lingkup provinsi dan Kabupaten Kukar dan Kutim, serta mitra pembangunan terkait.(YAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here