– Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, menilai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, memiliki kinerja yang tidak memuaskan dengan nilai 4,5 saja

Oleh: Icheiko Ramdhanty, Suandri Ansah / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, menilai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, memiliki kinerja yang tidak memuaskan. Jika dinilai dengan skor, ia memberikan skor 4,5 untuk kinerja Darmin selama memegang jabatan menko.

“Alasannya, (Darmin) tidak bertaji dan tidak menjalankan fungsi koordinasi dengan baik. Sebagai contoh, koordinasi pertanian dan perdagangan yang sering kali tidak sejalan, salah satunya bisa dilihat pada permasalahan tentang impor jagung,” ucapnya saat dihubungi, pekan lalu.

Peneliti Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra berpendapat, Presiden Jokowi harus mengganti semua menteri tim ekonomi pada kabinet mendatang. Dengan demikian, persepsi investor kepada pemerintah akan membaik.

“Harus berubah semua karena itu cermin dari motor ekonomi, harus orang baru semua yang memang pemikiran ekonominya berbeda dari sekarang. Tidak hanya pindah posisi,” ujar Gede
kepada Indonesiainside.id.

Dia pun hanya memberikan nilai 2 untuk kinerja Darmin. Menurut Gede, 16 paket kebijakan ekonomi yang digulirkan Darmin tidak berdampak sama sekali terhadap perekonomian Indonesia.

Sementara, pengamat politik Explosit Strategic, Arif Susanto, juga menyampaikan pandangan serupa dengan Huda. Dia menilai problem yang ada pada Darmin masih sama dengan menko lain yaitu soal koordinasi.

“Kita tahu bahwa mereka yang ada di bawah Kemenko Perekonomian itu adalah figur-figur high profile, termasuk Sri Mulyani. Sementara Darmin itu secara teknis dia mungkin correct (benar) tapi secara politis dia incorrect (tidak benar),” ungkapnya.

Arif beranggapan, kegagalan Darmin untuk mengorkestrasi arah kebijakan ekonomi adalah karena kegamangannya dalam melihat tantangan ekonomi yang kian kompleks. Misalnya, jika pemerintah berfokus pada upaya menaikkan pendapatan negara dari pajak, maka penaikan tarif pajak akan berdampak pada minimnya kontribusi industri terhadap pertumbuhan ekonomi.

Akan tetapi, di sisi lain, ketika industri didorong untuk tumbuh, itu artinya para pelaku industri membutuhkan tidak hanya keleluasaan moneter, tapi juga keleluasaan yang dihasilkan oleh kebijakan lain yang arahnya akan mengurangi campur tangan negara terhadap ekonomi industri. Menurut Arif, itu dua hal yang dilematis dan seperti membuat pemerintah menarik ulur dalam menentukan kebijakan ekonomi.

“Di dalam ekonomi, sebagaimana di dalam politik, Anda tidak boleh terlalu kencang dan tidak boleh terlalu longgar. Saya pikir, Darmin gagal menemukan titik keseimbangan antara melonggarkan atau mengencangkan aspek-aspek ekonomi moneter itu tadi,” katanya.

Menyinggung defisit yang terjadi di berbagai lini, Arif mengungkap defisit itu sebenarnya mempunyai banyak kontribusi, salah satunya karena para pengambil kebijakan takut korupsi. Namun, di luar itu, defisit juga terjadi karena kinerja ekspor yang jeblok. Faktor lainnya adalah karena produk maupun pekerja Indonesia yang kurang berdaya saing dengan negara tetangga, bahkan kalah dengan Vietnam.

Tak hanya itu, sulitnya arus permodalan masuk ke Indonesia juga dipengaruhi oleh konteks global. Mulai dari perang dagang Amerika-Cina hingga sulitnya menemukan platform bersama bagi para pencetus Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Arif mengatakan, jika melihat kinerja Kemenko Perekonomian tersebut, peran Darmin belum bisa dikatakan optimal. “Saya kasih nilai 6 (untuk Darmin). Itu pun berat saya kasih segitu, mungkin lebih pas 5,9. Sehingga, kalau kita bisa lihat yang mempunyai kontribusi sangat penting terhadap persepsi baik publik (terhadap pemerintah) itu adalah Jokowi sendiri.” katanya.

Bagi Arif, menjadi sedikit ironis jika Jokowi harus bekerja hingga mengurusi hal-hal bersifat teknis yang semestinya bisa ditangani oleh pejabat-pejabat eselon. Kedua, yang mempunyai kontribusi penting terhadap persepsi positif mengenai kinerja Kabinet Kerja adalah beberapa menteri yang mempunyai portfolio bagus, seperti Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudhiastuti, dan; Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi.

Berdasarkan penilaian dari ketiga pengamat di atas, maka nilai rata-rata untuk rapor kinerja Menko Darmin hanya 4,5. (YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here