Oleh: Yuliawan A

Poskaltim.com, Balikpapan – Tak mau ketinggalan momen, ribuan mahasiswa di Koa Balikpapan yang tergabung dalam Aliansi Penyelemat Demokrasi, turut menolak revisi UU KPK dan RKHUP, Senin siang (30/9).

Para mahasiswa terlihat menduduki gedung DPRD Kota Balikpapan sekitar pukul 12.05 Wita, setelah mereka berkumpul di depan pusat perbelanjaan Plaza Balikpapan. Massa aksi kemudian melakukan long march dijalur Jalan Jenderal Sudirman menuju kantor DPRD.

Setibanya di depan Gedung DPRD Balikpapan, mahasiswa yang jumlahnya diklaim sekitar 1.000 orang ini memadati akses jalan utama. Di kantor DPRD para mahasiswa menyampaikan aspirasinya dan ingin bertemu dengan Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh dan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi.

Humas Aliansi Penyelamat Demokrasi Anggit Wijaya menegaskan, jika aksi ini bukan untuk menurunkan Presiden Jokowi sebagai pemerintahan yang sah ”Massa aksi kami tetap fokus menolak RKHUP dan UU KPK,” tegasnya.

Dalam aksi unjuk rasa ini pihak kepolisian sempat memberikan minuman kepada masa pendemo namun hal ini ditolak oleh para mahasiswa karena perlakuan dan tindakan refresif yang dilakukan kepolisian dalam aksi mahasiswa di Jakarta, Makasar, Manado dan kota lainnya yang menimbulkan banyak mahasiswa yang luka-luka, bahkan meninggal dunia.
“Dan pada hari ini kami menolak minuman dari pihak kepolisian sebagai bentuk kami menolak sikap refresif polisi pada mahasiswa di beberapa kota di Indonesia,” tegasnya.

Aksi mereka berlangsung hingga pukul 16.00 Wita. Mahasiswa Balikpapan yang ikut dalam aksi yakni seluruh BEM di Balikpapan dan mahasiswa Cipayung Balikpapan. Setelah berorasi dan menunggu beberapa saat, akhirnya perwakilan mahasiswa ditemui oleh Ketua DPRD Balikpapan dan Wali Kota.

Tidak itu saja, Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh dan Wali Kota Rizal Effendi bersedia menandatangani petisi yang dibuat mahasiwa mengenai penolakan revisi UU KPK dan RKHUP tersebut.

“Petisi yang disampaikan mahasiswa ditandatangani pemerintah kota dan ketua DPRD ini kemudian diminta dikirim langsung melalui email ke Pemerintah Pusat dalam hal ini ke Presiden dan DPR RI yang disaksikan oleh para perwakilan mahasiswa Balikpapan,” ujar Abdulloh usai menemui mahasiswa.

Menurutnya, sebagai lembaga pembuat UU memang tidak bisa semaunya membuat atau mengesahkan UU itu. Dan ia mengakui jika pemerintah sudah melakukan penundaan.

“Sudah betul sebelum UU itu disahkan disampaikan ke publik, ke masyarakat untuk mendapatkan respon dan tanggapan-tanggapan ini ditampung disahkan menjadi undang-undang. Kami berhak agar petisi ini jadi perhatian DPR RI dan Presiden,” lanjutnya.

Pukul 16.00 Wita, jalan Jenderal Sudirman depan kantor DPRD Kota Balikpapan telah dibuka dan kendaraan dapat berjalan dengan normal. Begitupun dengan para mahasiswa perlahan membubarkan diri masing-masing.(YAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here