Ilustrasi anjungan rig Blok Mahakam.(foto:phm)

Oleh: Yuliawan A

Poskaltim.com, Samarinda — Keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) beserta Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melakukan lobi kepada Pemerintah Pusat terkait hak pengelolaan migas di Blok Mahakam, rupanya masih belum memuaskan beberapa pihak, termasuk Sultan Kutai Kartanegara.

Bahkan menurut pihak kesultanan, seharusnya Kaltim bisa mendapatkan Hak Pengelolaan (Participating Interest) migas ini sebesar 39 persen ditambah 10 persen menjadi 49 persen yang dianggap mampu menopang APBD Kaltim.

“Kita waktu jaman Kesultanan dulu sudah dikasih saham 10 persen, masa Pemprov Kaltim yang sebegitu besar hanya dikasih 10 persen, ini jelas tidak adil dan tidak bisa sama sekali untuk menopang APBD Kaltim,” ujar Awang Yacoub Lukman selaku Sekretaris Kesultanan Kutai Kartanegara, kepada awak media, Minggu sore di Samarinda (21/7).

Menurutnya Pertamina juga hanya boleh mendapatkan maksimal pengelolaan sebesar 51 persen pengelolaan. Sehingga sudah sepantasnya Kaltim mendapatkan saham sebesar 39 persen yang dikelola oleh BUMD milik Pemprov Kaltim.

“Jika kita nanti bisa mengelola dengan BUMD sendiri kita bisa memberdayakan orang asli daerah kita sendiri, dan jika saham besar seperti itu yang kita dapat minimal dua direktur lah kita dapat, Kan jelas itu nanti, pasti ada pemberdayaan tenaga dari dalam daerah dan bisa mensejahterakan masyarakat Kaltim juga,” ucapnya.

Sekretaris Kesultanan Kutai Kartanegara, Awang Yacob Lukman
Sultan juga tidak menuntut langsung PI ini namun Sultan mengajak, agar masyarakat Kaltim bisa kompak dalam memperjuangkan ini, sehingga hasil yang didapat juga bisa berimbas bagi kesejahteraan masyarakat.

“Sultan tidak mau menuntut langsung terkait permasalahan ini, namun Sultan mengajak seluruh masyarakat agar bisa kompak dan bersama-sama berjuang, agar kesannya kita tidak seperti mengemis, namun kita menuntut hak kita,” jelasnya.

Sementara itu dihubungi melalui sambungan telepon, Direktur Utama PT Migas Mandiri Pratama (MMP) Kaltim, Wahyu Setiaji, menjelaskan jika PI 10 persen ini sudah diatur dalam Permen ESDM Nomor 15 tahun 2015 tentang hak pengelolaan atau hak partisipasi yang diatur sebesar 10 persen.

“Saya tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah ada aturannya. Apalagi PI sebesar 10 persen ini adalah PI istimewa, artinya daerah tidak turut dalam penyerahan modal. Daerah dihutangi tanpa bunga, yang kemudian apabila pembagian deviden akan dipotong sebagai penyertaan modal,” ujar Wahyu yang turut serta dalam penandatanganan kesepakatan ini di Jakarta.(YAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here