Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi di Jakarta,

Oleh: Suandri Ansyah / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Rencana kenaikan iuran BPJS sebesar 100 persen oleh pemerintah, dinilai oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebagai kontraproduktif. Peningkatan iuran dipandang bisa memicu gerakan turun kelas dari para anggota BPJS.

“Misalnya dari kelas satu turun ke kelas dua, dan seterusnya. Kedua, akan memicu tunggakan yang lebih masif,” ujar Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi di Jakarta, Rabu (31/10).

Tulus mengatakan, tunggakan akan makin membengkak khususnya dari golongan mandiri, yang saat ini tunggakannya mencapai 46 persen. Jika kedua fenomena itu menguat, kata dia, maka bisa menggegoroti finansial BPJS Kesehatan secara keseluruhan.

Pemerintah resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan dua kali lipat. Itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Presiden Joko Widodo pada 24 Oktober 2019.

Menanggapi kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang telah resmi naik itu, membuat banyak peserta program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Palembang, Sumatera Selatan lebih baik memilih turun kelas. Seperti diungkapkan warga Palembang, Candra (30).

“Selama ini saya menggunakan BPJS Kesehatan kelas II. Kenaikan dua kali lipat itu jadi saya harus membayar total iuran lebih dari Rp300 ribu untuk tiga orang (istri dan satu anak),” ujar bapak satu anak itu di Palembang, Rabu (30/10).

Dia menilai, kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu tentu sangat memberatkannya. Karenanya itu, kata dia, kemungkinan akan menurunkan kelas peserta program Jaminan Kesehatan Nasional. “Mending saya turun kelas III saja,” ucap Candra. (YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here