Oleh: Suandri Ansah / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Kementerian akan menambahkan satu butir pasal dalam Permendag tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan itu. Dengan begitu, peraturan akan lebih tegas mengatur kehalalan impor hewan dan produk hewan.
Ini menyusul banyakny apertanyaan tentan gkehalalan daging impor setelah Indonesia kalah dengan Brazil dalam perdagangan dunia.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memasukkan pasal ketentuan halal dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019. Keputusan ini diambil setelah beleid itu banyak dikritik masyarakat.

“Supaya masyarakat yakin dan tidak ada lagi simpang siur penafsiran Permendag,” ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana kepada wartawan di Kementerian Perdagangan Jakarta, Senin (16/9).

Penerbitan Permendag 29/2019 menuai kritik setelah disandingkan dengan aturan sebelumnya, yakni Permendag Nomor 59 Tahun 2016. Pada ketentuan yang lama itu diatur tentang peredaran barang di dalam negeri dalam Pasal 16.
“Kami akan menambahkan satu butir pasal mengenai penegasan kembali bahwa barang yang masuk ke Indonesia itu wajib halal,” imbuhnya.
Namun, ketentuan itu ditujukan terhadap peredaran barang yang ada di Indonesia, bukan proses pemasukan atau syarat impor yang masuk ke Indonesia. Indrasari menyebutkan bahwa kewajiban label halal memang tidak diatur dalam Permendag yang baru.

Tapi, tambahnya, terdapat persyaratan yang mengatur kewajiban halal. Wajib halal harus dipenuhi ketika mengajukan rekomendasi dari Kementerian Pertanian, yakni melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 34 Tahun 2016.

“Di sana diatur bahwa unit usaha harus halal, produk barangnya sendiri harus ada label halal saat meminta rekomendasi ini. Kalau unit usahanya tidak halal, tidak mungkin mendapat rekomendasi Kementerian Pertanian,” kata dia.(YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here