Sarjono Turin, Wakil Kepala Kejati Kaltim, Sarjono Turin saat diwawancara awak media, yang meminta bantuan KPK untuk penyelesaian kasus korupsi di Bontang dan Kutai Barat.

Oleh : Muhammad Rizqi

Poskaltim.com, Samarinda – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia pada Kamis (27/06) . Dalam pertemuan ini KPK bersama Kejati membahas permasalahan korupsi yang terjadi di kabupaten dan kota di Kaltim.

Diantaranya yang dilaporkan menonjol adalah kasus korupsi yang belum selesai di Kota Bontang yaitu kasus korupsi Rp16 miliar oleh Perusahaan Daerah Bontang Aneka Usaha Jasa (PDAUJ) milik Pemerintah Kota Bontang dan kasus Korupsi di Kutai Barat yang saat ini masih dalam penyelidikan dan pembahasan bersama KPK.

“Pihak Kejati Kaltim bersama KPK RI hari ini membahas dua perkara kasus korupsi, diantaranya di Bontang dan Kutai Barat. Kalau yang di Bontang ini perkaranya Rp16 miliar, kalau yang di Kubar masih dalam pembahasan,” ucap Sarjono Turin, Wakil Kepala Kejati Kaltim, kepada awak media, di Samarinda, Kamis.

Dalam pembahasan ini, Kejati Kaltim meminta bantuan agar pihak KPK dapat turut memburu tersangka yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kejati Kaltim. Sehingga kasus yang sudah bergulir sejak tahun 2016 ini bisa segera diselesaikan.

Saat disinggung soal kasus perkara tambang batu bara, mantan penyidik KPK ini mengatakan bahwa Kejati belum ada membahas hal tersebut bersama KPK. Namun dalam beberapa kasus pidana Kejati memang sudah mengatasi masalah pertambangan tersebut.

“Kita belum berfokus kesana (tambang batu bara) kita membahas masalah yang ada ini saja dulu, kalau soal penanganan kasus tambang memang kita pernah menangani, cuma kalau.kasus korupsi tambang belum ada hingga saat ini,” ungkap Sarjono.(RZQ/YAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here