Oleh: Muhajir / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Sebanyak 90 persen lahan persen kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dibakar atau sengaja dibakar. Fakta tersebut tentu menuntut tindakan yang tegas dari aparat penegak hukum.

Hak itu diungkapkan oleh Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin, mengungkapkan informasi yang ia dapat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Meskipun di Kementerian LHK memiliki aparat penegakan hukum bagi pelanggar atau perusak lingkungan hidup, namun harus di-back up oleh kepolisian.

“Intinya perusahaan apapun yang melanggar atau merusak lingkungan hidup, harus ditindak tegas dan dibawa ke meja hijau. Hal itu semata untuk memberikan efek jera bagi si pelanggar,” ujar Akmal di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/9).

Selain itu, Akmal juga menilai bahwa Karhutla yang terjadi di Kalimantan dan Riau menjadi indikasi pemerintah gagal melakukan restorasi lahan gambut. Maka tidak berlebihan jika DPR mempertanyakan kinerja Badan Restorasi Gambut (BRG).

“Bukannya bermanfaat, malah menjadi bencana. Kalau begitu ya buat apa lembaga itu,” katanya.
Dalam tiga tahun terakhir, Komisi IV telah menyetujui sejumlah anggaran bagi BRG, namun target restorasi gambut sebanyak dua juta hektar tidak tercapai. Besar harapan agar BRG bisa merestorasi seluruh lahan gambut, mengingat lahan gambut rentan terhadap kebakaran.

“Dalam beberapa rapat di Komisi IV, BRG yang notabene merupakan mitra kerja, kami sempat diungkapkan alasannya. Tak lain adalah masa internal, seperti urusan kepegawaian yang belum selesai, dan anggaran yang masih menempel di Kementerian LHK,” paparnya. (YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here