Kalimantan Timur termasuk provinsi yang menunjukan kinerja positif dalam penanganan sampah, termasuk penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia. (foto: IST)

Oleh: Andrie Aprianto

Poskaltim.com, Balikpapan – Kalimantan Timur termasuk provinsi yang menunjukan kinerja positif dalam penanganan sampah, termasuk penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia.

Berdasarkan data yang ada, 90 persen perusahaan di Kaltim menunjukan kepedulian terhadap lingkungan, sesuai arahan dari pemerintah, dengan mengelola limbah B3 mereka. Perusahaan tersebut kebanyakan bergerak di bidang minyak dan gas (migas), perkebunan dan pertambangan.

Hal ini dikatakan oleh Kepala Bagian Program dan Evaluasi Ditjen Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Mohammad Noor Andi Kusumah, di Balikpapan, Kamis (11/7).

“Contohnya perusahaan besar seperti Total yang sekarang menjadi PHM (Pertamina Hulu Mahakam). Bagitu juga pada Chevron, misalnya rata-rata pengelolaan limbah B3 selain dimanfaatkan, sebagian lagi dikirim ke Bogor. Contoh di Kaltim seperti Kabupaten Kutai Kartanegara itu kalau limbah B3 nya kalau karbon masih tinggi dimurnikan dibuat bahan baku migas lagi.

Menurut Andi Kusumah, masalah kesadaran masyarakat membuang sampah tidak sembarangan tempat juga perlu terus digalakkan. Yang tidak kalah penting adalah pemerintah daerah sediakan sarana prasarananya. Undang-undang diharapkan juga mengatur mana sampah yang harus dipisah baik organik maupun dan non organik, sehingga masyarakat mudah memisahkan.

“Memang tidak gampang penanganan sampah ini. Tapi jika pemerintah dan warga komitmen semua itu bisa. Saya yakin kita bisa,” ujarnya.

Kepala Bagian Program dan Evaluasi Ditjen Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Mohammad Noor Andi Kusumah, di Balikpapan.
Dijelaskannya, Indonesia menargetkan mampu mengurangi sampah sebanyak 30 persen di tahun 2025. Namun saat ini realisasi pengurangan hanya menjangkau 2,6 persen dari target tersebut. Hal ini juga dikarenakan program pelayanan penanganan sampah di daerah belum berjalan maksimal.

Jika dirincikan kategori metropolitan yang penduduknya berjumlah satu juta keatas, penanganannya bisa mencapai 85 persen. Kota besar termasuk Balikpapan pelayanan penanganan sampah juga diantara 80 sampai dengan 85 persen. Sedangkan kota sedang dan kecil masih dibawah 60 persen.

Secara nasional, level pelayanan penanganan sampah baru 67 persen. Sebesar 33 persen biasa terbuang ke badan air seperti parit, drainase, sungai dan lain-lain dan akhirnya terbuang ke laut.

Andi menjelaskan, volume sampah secara nasional mencapai 66 juta ton per tahun. Melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah, Indonesia menargetkan pengurangan 30 persen atau sebesar 18 juta ton. Saat ini yang terealisasi baru diangka 2,6 persen.

“Berhasilnya penanganan sampah paling utama adalah tergantung dari komitmen pemerintah daerah. Selanjutnya didukung oleh ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana, termasuk juga inovasi dan kepedulian masyarakat,” ujarnya.(AND/YAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here