Asisten II Bidang Perekonomian Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kaltim, Abu Helmi (baju putih kiri), saat jumpa pers dengan seluruh awak media di Samarinda, pada Jumat (1/11) di Kantor Gubernur Kaltim, di Samarinda.

Oleh: Yuliawan A

Poskaltim.com, Samarinda — Pemprov Kaltim resmi mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim sebesar Rp 2.981.378.72. Penetapan ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 561/K.583/2019.

Penetapan ini disampaikan oleh Asisten II Bidang Perekonomian Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kaltim, Abu Helmi, saat jumpa pers dengan seluruh awak media di Samarinda, pada Jumat (1/11) di Kantor Gubernur Kaltim, di Samarinda.

Abu Helmi yang mengatakan pihaknya secara pasti menyampaikan bahwa UMP Kaltim mengalami kenaikan. Informasi sebelumnya soal nilai UMP Kaltim, disampaikan olehnya, bukan tanggungjawab Pemprov Kaltim.

“UMP yang kita umumkan ini baru akan berlaku di tahun 2020 mendatang, yakni sebesar Rp 2.981.378.72. Sedangkan mulai dari pengumuman ini disampaikan hingga akhir tahun nanti, UMP Kaltim tahun 2019 masih berlaku,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (1/11).

Abu Helmi menjelaskan, setelah mengumumkan di tingkat provinsi, pihaknya akan segera mengirimkan surat keputusan Gubernur Kaltim ini ke seluruh kabupaten dan kota se-Kaltim. Selain itu, pihaknya juga akan menyampaikan surat kepada serikat pekerja dan asosiasi pengusaha.

“Kemudian, kita juga sampaikan kepada seluruh asosiasi pengusaha dan serikat pekerja. Jadi, kami tidak perlu lagi memanggul asosiasi pengusaha dan serikat pekerja,” ujarnya.

Setelah menerima surat tersebut, Abu Helmi menyampaikan, setiap kabupaten dan kota di Kaltim dapat segera menyosialisasikan di masing-masing daerah. Untuk ditingkatan Kaltim, dibeberkan olehnya, pihaknya juga sudah mengundang serikat pekerja dan asosiasi pengusaha.

“Kita juga perlu turun langsung ke lapangan untuk menyampaikan ini. Tapi, setelah dilakukan sosialisasi ini kami akan langsung memberikan pengawasan kepada seluruh sektor usaha yang memiliki tenaga kerja, agar segera mematuhi surat keputusan Gubernur Kaltim soal UMP tersebut,” ucapnya.(YAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here