Oleh : Yuliawan A

Poskaltim.com, Balikpapan — Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor berpendapat, walau Kaltim telah ditunjuk menjadi ibu kota negara, namun tidak perlu ada merubah regulasi atau aturan tentang perizinan soal pertambangan.

Ini menanggapi dampak pertambangan yang telah menyebabkan terdapat sedikitnya 35 jiwa melayang di kolam bekas tambang sejak tahun 2000-an lalu, karena dibiarkan terbuka oleh perusahaan tambang yang telah habis masa izinnya.

“Ngapain diperketat, kalau sudah mencukupi syarat ya diberikan izin, kalau melanggar ketentuan baru ada sanksinya,” ujar Isran Noor dalam sebuah diskusi tentang pertambangan Kaltim ke depan, Jumat (6/9).

Menurut Isran Noor, justru yang diperketat adalah data rill ekspor batu bara ke luar, karena jika tidak benar maka akan merugikan pemasukan bagi negara. Isran meminta perusahaan tambang harus jujur dalam melaporkan jumlah batubara yang dihasilkan dengan produksi yang dapat di ekspor ke berbagai Negara tujuan.

“Yang harus bener itu justru laporan jumlah data ekspor yang dilaporkan. Selama ini (pelaporan) tidak sama dengan jumlah barang yang diterima di negara tujuan, tapi ini (bukan wewenang daerah) ini adalah wewenang dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Meski demikian Isran berpendapat jika kegiatan pertambangan juga bermanfaat bagi negara sebagai sumber penerimaan negara, sumber devisa negara dan pembiayaan pembangunan. Sehingga dirinya tidak akan melakukan pembatasan dalam penerbitan izin pertambangan di Kaltim.

“Pokoknya enggak usah dilarang-larang. Kalo kamu bilang ilegal, baru kita sikat. Sudah beres kan,” ujarnya sambil berlalu.(YAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here