Penandatanganan kesepakatan bersama percepatan pembangunan daerah yang responsif gender oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta seluruh peserta yang hadir mewakili kabupaten/kota di Kaltim.

Oleh: Yuliawan A

Poskaltim.com, Samarinda — Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melaksanakan Rapat koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah yang Responsif Gender di Kaltim. Difasilitasi oleh Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, kegiatan ini berlangsung di Hotel Selyca Mulia Samarinda, Selasa (30/7/2019).

Gubernur Kaltim Isran Noor melalui Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Administrasi Umum Setda Prov Kaltim Fathul Halim mengatakan Pemerintah Provinsi Kaltim berkomitmen dalam upaya meningkatkan peran serta aktif perempuan dalam pembangunan.

“Kami telah membentuk Pokja PUG (Pengarusutamaan Gender), tim teknis dan Tim Focal Point yang diperkuat dengan komitmen menerbitkan Perda, Pergub dan Peraturan Walikota guna penerapan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah,” katanya.

Wujud keberhasilan pembangunan PPPA Kaltim dapat dilihat pada pencapaian penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE dari tahun ke tahun diantaranya tahun 2011 APE Peringkat Pratama, tahun 2012-2013 APE Peringkat Madya, tahun 2014-2015 tidak ada evaluasi lalu tahun 2016 APE Peringkat Pratama dan tahun 2018 APE Peringkat Madya. Selain itu delapan kabupaten/kota mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak (KLA).

Keberhasilan pembangunan manusia diukur dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM. IPM Kaltim mengalami peningkatan menjadi 75,12 tahun 217 lebih tinggi dibandingkan dengan IPM provinsi lainnya di Pulau Kalimantan dan IPM Nasional. Kontras dengan nilai IPG 85,62 dan IDG 56,64 yang berada pada urutan tiga terendah.

Sementara itu, Deputi PPPA Kemenko PMK Ghafur Dharmaputra menilai PUG di Kaltim sudah baik, dan saat ini diupayakan untuk lebih naik lagi agar lebih optimal. Deputi berharap Pemda dapat memberdayakan PUG tersebut.

“Karena Gender tidak menyangkut masalah laki-laki atau perempuan saja tetapi menyangkut masalah anak, disabilitas dan lainnya. Juga menguatkan fungsi keluarga juga penting dilakukan untuk mewujudkan keadilan gender,” ujarnya.

Kegiatan menghadirkan narasumber dari Kasubdit PP dan PUG Bappenas Qurrota Ayun, Kasubdit Kesmas Kemendes PDT Ibrahim, Kasubdit PPPA Kemendagri Sri Utami. Hadir pula Kepala DKP3A Kaltim Hj Halda Arsyad, Kepala Bappeda (Ketua Pokja PUG) provinsi dan kabupaten/kota.

Rakorda dirangkai dengan penandatanganan kesepakatan bersama percepatan pembangunan daerah yang responsif gender oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPPA, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. dengan seluruh kabupaten dan kota se-Kaltim.(YAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here