Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi provinsi pertama di Kalimantan yang mewajibkan daerah kabupaten dan kota untuk mendapatkan bantuan keuangan dengan menyertakan program ekologi fiskal transfer.

Oleh: Andrie Aprianto

Poskaltim.com, Balikpapan — Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi provinsi pertama di Pulau Kalimantan yang mewajibkan daerah kabupaten dan kota untuk mendapatkan bantuan keuangan harus dengan menyertakan program ekologi fiskal transfer.

Kebijakan ini dituangkan oleh Gubernur Kaltara melalui Peraturan Gubernur (Pergub) bagi daerah-daerah Kabupaten/kota yang ingin mendapatkan bantuan keuangan provinsi.

Dr. Joko Tri Haryanto, Peneliti Madya dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan mengatakan, ekological fiskal transfer merupakan paradigma baru bagi daerah yang ingin mendapatkan bantuan keuangan dari pusat ke provinsi, kota hingga level desa atau kelurahan.

Menurutnya, banyak dana publik dialokasikan tanpa performance. Misalnya dari provinsi ke Kabupaten, dari Kabupaten ke desa. Dari nasional ke provinsi. Misal dari provinsi ke Kabupaten setiap tahun punya skema yakni bankeu, bansos, hibah dan bagi hasil.

“Persoalannya adalah apakah daerah ini sudah dituntut dengan performance indikator yang baik supaya berlomba-lomba. Ini belum semua, khusus terkait bankeu,” ujarnya dalam Raker KLHK Ekoregion 2019 di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (10/7) siang.

Lanjut Dr. Joko Tri Haryanto, pihaknya terus menata tentang bantuan keuangan dikaitkan dengan peningkatan kapasitas pengelolaan dan pemanfaatan, sehingga kabupaten/kota yang berprestasi mendapatkan bantuan keuangan yang lebih besar.

“Regulasi ini hanya dibutuhkan Gubernur. Alhamdulillah, Kaltara sudah mengimplementasikan transfer bantuan anggaran provinsi ke Kabupaten/kota berbasis ekologi dengan peraturan Gubernur Nomor 6 tahun 2019,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten/kota lain di Kalimantan seharusnya juga bisa melakukan hal yang sama saat mengucurkan keuangan ke desa atau kelurahan.

“Lainnya bagaimana? Bisa. Peraturan Bupati Jayapura minggu lalu baru meresmikan. Peraturan tersebut membagi alokasi dana kampung berbasiskan indikator ekologi,” terangnya.

Kementerian Keuangan juga dalam waktu dekat akan meresmikan Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), sehingga dengan sinkronnya program pemerintah pusat ke daerah bisa bersinergi bersama peraturan Gubernur di masing-masing kabupaten/kota di Kalimantan.

“Ini jadi satu wadah pengelolaan dana lingkungan hidup yang bersifat internasional. Siapa penerima manfaatnya macam-macam, salah satunya teman-teman daerah, privat, bumdes, individu, perusahaan dan sebagainya. Ini jadi terobosan baru yang bisa dilakukan mengubah paradigma bahwa kedepan bisnis lingkungan hidup dan kehutanan adalah bisnis yang sangat menjanjikan,” tegasnya.

Raker KLHK Ekoregion Pulau Kalimantan 2019 dibuka Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah KLHK Prof. DR. Iri. Winarni Dien Monoarfa, didampingi Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, Nunu Anugrah bersama Suryanto Kepala Dinas Lingkungan Hidup Balikpapan.(AND/YAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here