Rencana pembangunan jembatan tol yang berad di Teluk Balikpapan dan menghubungkan Kota Balikpapan dan Samarinda, sudah memasuki tahap lelang

Oleh: Yuliawan A

Poskaltim.com, Penajam — Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Nico Herlambang menjelaskan bahwa saat ini progres terkini pembangunan Jembatan Tol Teluk Balikpapan, yang menghubungkan Balikpapan dan Penajam Paser Utara telah diumumkan di majalah Tempo tanggal 16 Juli 2019 hari ini.

Pengumuman ini jelas Nico, berisi tentang informasi prakualifikasi penguasaan jalan tol Teluk Balikpapan. Prakualifikasi ini tujuannya adalah sebagai pemberitahuan bagi para peminat lelang agar dapat mengambil dokumen ke panitia pelelangan penguasaan jembatan yang ada di Kantor Pengatur Jalan Tol di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Gedung Bina Marga lantai 3 Jakarta.

“Nah di sini nanti mulai hari Rabu 17 Juli 2019 besok hingga Kamis, 29 agustus 2019 mendatang Dokumen Prakualifikasi itu sudah bisa serahkan. Nah, setelah dokumen pra kualifikasi ini masuk, kemudian dipilih perusahaan investasi mana saja yang bisa mengikuti lelang. Ini sudah bagian dari tahapan pelelangan sebenarnya. Artinya, proses lelang ini sudah lengkap dan saat ini tinggal menunggu dilakukan tahap pelelangan,“ jelas Nico.

Proses lelang ini tambahnya, nantinya paling lambat butuh waktu 3-4 bulan, harapannya sudah bisa ditunjuk siapa pemenangnya kemudian dalam proses penawaran baru dapat melihat perusahaan mana saja yang bisa lolos dan bisa ditunjuk sebagai Perusahaan Pengelola Jalan Tol (PPJT).

Sementara itu lanjut Nico, pihaknya bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah melaksanakan rapat terakhir tentang pembentukan satgas A dan B terkait pembebasan jalan tol nya sendiri. Kemudian setelah tim ini terbentuk dilanjutkan dengan sosialisasi kepada masyarakat, dilakukan proses pengukuran dan pematokan kemudian pengambilan titik-titik koordinat, artinya sudah sampai untuk menuju pembentukan peta bidang.

“Nah, satgas A dan B ini nanti yang dokumen aslinya adalah dokumen peta bidang termasuk didalamnya apa saja seperti tanam tumbuh dan sebagainya. Kemudian setelah dokumen ini clear baru kita minta dilakukan proses apresial. Apresial inilah yang nantinya kemudian dijadikan sebagai bahan diskusi dengan masyarakat.

Menjadi catatan tambahan, sebagai pemerintah akan tetap melakukan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, artinya dalam pembebasan lahan tersebut nantinya segala harapan masyarakat dapat terpenuhi sesuai dengan yang diinginkan dengan ketentuan yang berlaku.

“Kita juga akan transparan kepada masyarakat secara detail bagaimana proses-prosesnya dan tentu leading sektornya nanti adalah BPN karena sudah menjadi kewenangannya,“ jelasnya. (YAN/*).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here