Gubernur Kaltim, Isran Noor

Oleh : Yuliawan A

Poskaltim.com, Samarinda — Rencana pertemuan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dengan Presiden Joko Widodo dan Tim dari Bappenas terkait perencanaan pemindahan ibu kota negara, ditunda hingga tanggal 20 Agustus mendatang. Padahal sebelumnya Gubernur Kaltim ini sudah mempersiapkan berbagai bahan presentase terkait kesiapan Kaltim jika ditunjuk menjadi Ibu kota terpilih nanti.

Namun bukan berarti pembatalan ink tanda Kaltim tidak terpilih sebagai kandidat lokasi pemindahan ibu kota negara. Penundaan ini dikarenakan Presiden Jokowi sedang ada kesibukan dan perubahan jadwal mendadak.

“Tidak ada masalah. Hanya saja kita mengikuti arahan pemerintah pusat,” ucap Isran Noor, kepada awak media, Selasa (6/8).

Saat ditanya soal kesiapan, Isran sendiri mengaku sudah sangat siap. Bahkan sejak jauh hari dirinya sudah berkoordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Kaltim. “Sudah siap. Apalagi yang tidak siap. Semua sudah disiapkan untuk menghadap presiden,” tegas Isran .

Secara geografis Kaltim sendiri memiliki keuntungan dari berbagai aspek. Mulai dari lahan yang sudah disediakan, ketersediaan pelabuhan dan juga bandara besar yang kini sudah tersedia di dua kota besar yaitu Balikpapan dan Samarinda. Ditambah, kultur budaya masyarakat Kaltim yang heterogen dan mampu menerima pendatang, menjadi keunggulan Kaltim sebagai kandidat calon lokasi pemindahan ibu kota negara di Kalimantan.

Saat disinggung soal lahan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto yang ada di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, gubernur mengatakan bahwa di lahan tersebut tidak ada perkebunan dan tambang. Menurutnya lahan yang ditawarkan Pemprov Kaltim sudah bersih dari semua itu.

Ketua Tim Penyusun Materi Ibu Kota Negara, Zairin Zain yang juga Kepala Bappeda Kaltim menyebutkan bahwa perkebunan dan pertambangan yang memiliki lahan konsesi di Tahura Bukit Soeharto akan ditutup. Karena sudah menjadi ketentuan pemerintah untuk membangun lahan tersebut.

“Yah akan kita tutup. Karena jika diminta oleh pemerintah pusat izinnya akan kita tutup,” ujar Zairin.

Menurut Zairin, dari data yang disampaikan. Kaltim tidak perlu melobi pemerintah pusat. Karena data yang diberikan sudah lengkap dan dirasa pas untuk mendukung Kaltim sebagai Ibu kota negara. Data yang disampaikan terkait keamanan, lingkungan dan sosial.
“Siapa tau nanti pas 17 Agustus diumumkan dan Pak Isran dipanggil presiden itu kan momen yang tepat,” ucap Zairin.(YAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here