Saat di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mencatat bahwa industri tekstil pernah berjaya pada tahun 1970 sampai 1980-an.

Oleh: Suandri Ansah / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Saat di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mencatat bahwa industri tekstil pernah berjaya pada tahun 1970 sampai 1980-an.

Tahun-tahun tersebut adalah masa keemasan industri tekstil Indonesia yang pada pertenganan tahun 1970-an, para pengusaha tekstil yang terjun pada pembuatan serat sintetik mulai gerilya melakukan ekspor.

Direktur Program Indef, Esther Sri Astuti mengatakan, pemerintah saat itu menerapkan kebijakan ekspansif yang berorientasi pada strategi pembangunan nasional dengan melakukan substitusi import. Produk tekstil yang bisa menjadi substitusi impor akan distimulasi oleh pemerintah.

“Pemerintah juga menerapkan proteksi tarif bea masuk. Kemudian hanya produsen yang berlisensi impor yang bisa memasukkan produk luar ke Indonesia,” ujar Esther di Jakarta Pusat, Kamis (31/10).

Kemudian, lanjutnya, pemerintah menerapkan biaya tambahan untuk impor dan kombinasi dengan alokasi kuota ekspor. Artinya ada barier terhadap impor yang datang dan mendorong kebijakan ekspor atas industri tekstil.

“Data Badan Pusat Statistik, tahun 1987 hanya berkisar 88 perusahaan yang berdiri, kemudian meningkat di tahun -tahun berikutnya,” tutur Esther.

Puncak dari kinerja industri tekstil terjadi pada 2007 dengan surplus produk tekstil hingga mencapai USD7,8 miliar ketika pada tahun 2001 hanya surplus USD5,2 miliar. Namun demikian, kondisi itu berbalik di periode 2008 hingga tahun 2018.

Pada tahun 2008, surplus industri tekstil hanya USD5,04 miliar dan pada 2018 menurun drastis menjadi USD3,2 miliar. Penyebab utama adalah gempuran tekstil impor yang berasal terutama dari China.

Beberapa permasalahan menyelimuti terjadinya gempuran tekstil impor yang mengancam industri dalam negeri diantaranya manajemen Pusat Logistik Berikat (PLB) yang longgar hingga Peraturan Menteri Perdagangan yang memberikan celah impor besar dan tidak terkendali. (YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here