– Indonesia Corruption Watch (ICW) khawatir memaparkan, dari sekian sektor bisnis yang dimiliki oleh para Menteri Kabinet Indonesia Maju, ada kekhawatiran akan meimbulkan konflik kepentingan, bisnis sumber daya alam batubara adalah salah satunya.

Oleh: Suandri Ansah / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) khawatir memaparkan, dari sekian sektor bisnis yang dimiliki oleh para Menteri Kabinet Indonesia Maju, ada kekhawatiran akan meimbulkan konflik kepentingan, bisnis sumber daya alam batubara adalah salah satunya. Sebab, beberapa menteri memiliki latar belakang pengusaha.

“Para menteri yang berlatarbelakang pengusaha dapat memberi pengaruh dalam pembuatan kebijakan publik guna menguntungkan individu atau kelompok mereka,” kata ICW dalam pernyataannya kepada Indonesiainside.id, Rabu (30/10).

ICW memaparkan terdapat sejumlah menteri yang diketahui memiliki kaitan dengan bisnis batubara.

Nama-nama itu, sebagaimana dicatat ICW di antaranya Luhut Binsar Pandjaitan, Prabowo Subianto, Edhy Prabowo, Erick Thohir, Wishnutama, Nadiem Makarim, Johnny G. Plate, Airlangga Hartarto, dan Fachrul Razi.

“Beberapa nama-nama tersebut juga pernah disebutkan dalam laporan Bersihkan Kabinet yang dikeluarkan oleh koalisi #BersihkanIndonesia,” tulis ICW.

Adapun data-data ini diambil melalui penelusuran akta perusahaan, laporan tahunan perusahaan, dan pemberitaan media massa oleh aktivis antikorupsi. Adanya nama-nama menteri ini dinilai bertentangan dengan misi Presiden Joko Widodo saat mencalonkan diri sebagai Presiden RI.

“Salah satu misinya adalah mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, termasuk diantaranya mitigasi perubahan iklim, dan penegakan hukum dan rehabilitasi lingkungan hidup,” katanya.
Berikut data menteri yang dipersoalkan:

a. Luhut Binsar Panjaitan
Luhut Binsar Panjaitan adalah pemilik saham PT Toba Sejahtra sebesar 99,9 persen, sebuah perusahaan yang sempat menjadi pemilik saham mayoritas PT Toba Bara Sejahtra sebesar 71,79%. Saat ini saham mayoritas PT Toba Bara Sejahtra dipegang oleh Highland Strategic Holding Pte. Ltd dengan persentase 61,91%. Laporan Global Witness yang dirilis pada bulan April 2019 menyebut bahwa perusahaan tersebut diduga merupakan perusahaan cangkang. Setelah ditelusuri perusahaan itu dimiliki oleh Watiga Trust yang tidak jelas kepemilikannya.

b. Prabowo Subianto
Prabowo Subianto adalah Direktur dan Wakil Ketua perusahaan Nusantara Energy Resources Limited. Perusahaan itu terdaftar pada tahun 2001 di Bermuda, sebuah negara suaka pajak. Pada tahun 2004 perusahaan itu dilaporkan ditutup. Nusantara Energy membawahi 17 anak perusahaan di berbagai bidang yang diantaranya adalah tambang batubara. Salah satu anak perusahaannya adalah Nusantara Kaltim Coal yang didirikan pada tahun 2005. Perusahaan itu memiliki hak konsesi seluas 60.000 pertambangan batubara di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

c. Edhy Prabowo
Edhy Prabowo pernah penjabat sebagai Asisten Direktur perusahaan PT Nusantara Energy. Edhy menjabat pada tahun 1998 – 2004. Perusahaan itu ditengarai merupakan anak perusahaan dari Nusantara Energy Resources. Sumber lain menyebutkan PT Nusantara Energy merupakan anak perusahaan dari NER Group of Company yang salah satunya bergerak di bidang pertambangan. PT Nusantara Power Plant Indonesia diketahui juga berada di bawah NER Group.

d. Erick Thohir
Erick Thohir memiliki afiliasi dengan perusahaan tambang PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Kakak kandungnya, Garibaldi Thohir, merupakan Presiden Direktur PT Adaro Energy. Garibaldi memiliki saham sebanyak 7,8% pada PT Adaro Energy. Sementara Erick memiliki saham sebesar 40% pada PT Trinugraha Thohir, perusahaan yang memiliki saham PT Adaro Energy sebanyak 7,8%. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyebutkan aktivitas penambangan Adaro memiliki rekam jejak buruk.

Adaro pernah menggusur dua desa, menyebabkan banjir, dan mengabaikan kewajiban menutup lubang tambang. Laporan Global Witness juga menyebutkan Adaro memindahkan laba perusahaannya ke anak perusahaannya di Singapura guna menghindari pajak.

e. Wishnutama Kusubandio
Wishnutama dikenal sebagai pendiri dan Komisaris Utama NET TV. Dalam situs resminya, NET TV menyatakan bahwa mereka merupakan bagian dari Indika Group yang bernaung di bawah PT Indika Energy Tbk (INDY). Beberapa perusahaan yang merupakan anak usaha INDY diantaranya PT Kideco Jaya Agung, PT Santan Batubara (joint venture dengan PT Harum Energy), dan PT Multi Tambang Jaya Utama.

f. Nadiem Makarim
Nadiem Makarim adalah ex CEO Go-jek. Dia juga disebut memiliki saham Go-Jek sebesar 4,81%. Nadiem disebut mengajak Garibaldi Thohir, kakak kandung Erick Thohir yang merupakan Presiden Direktur PT Adaro Energy untuk menjabat sebagai komisaris independen Go-Jek. Dalam jajaran anggota dewan komisaris Go-Jek juga terdapat nama keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, yaitu Pandu Patria Sjahrir. Pandu saat ini merupakan Direktur PT Toba Bara Sejahtra.

g. Airlangga Hartarto
Airlangga Hartarto pernah disebut dalam kasus korupsi PLTU Riau-1. Uang dalam kasus tersebut ditengarai mengalir ke Partai Golkar untuk keperluan Munaslub. Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Eni Saragih, terpidana kasus itu, disebutkan bahwa rumah Airlangga adalah tempat pertemuan untuk membahas PLTU Riau-1. Namanya sempat tercatat sebagai komisaris di PT. Multi Harapan Utama, sebuah perusahaan tambang batubara di Kutai Kartanegara.

h. Fachrul Razi
Fachrul Razi tercatat sebagai komisaris holding company PT Toba Sejahtra, perusahaan yang dimiliki oleh Luhut Binsar Pandjaitan. Dia juga pernah tercatat menjabat Komisaris Utama PT Aneka Tambang dan Presiden Komisaris di PT Central Proteina Prima (CP Prima).

i. Johnny G. Plate
Johnny tercatat pernah menjabat komisaris PT Mandosawo Putratama pada tahun 2006, perusahaan pemilik saham PT Yama Bumi Palaka yang memegang komoditas batubara.
(YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here