ICW menilai Pengawasan, transparansi, dan tata kelola program JKN bermasalah bahkan cenderung pasif.

Oleh: Suandri Ansah / Yuliawan A

Indonesiainside.id, Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) telah melakukan pemantauan potensi fraud dalam penyediaan obat. Pemenatauan dilakukan di empat kota yakni Banda Aceh, Medan, Banten, dan Blitar.

Peneliti ICW, Dewi Aggraeni memaparkan, dari hasil pemantauan, ICW menemukan banyaknya kasus kekosongan obat dengan berbagai jenis obat. Akibatnya, pasien terpaksa merogoh kocek dari kantongnya sendiri.

“Out of pocket yang dikeluarkan pasien pun berkisar Rp10.000 sampai Rp750 .000,” ujar Dewi dalam Diskusi ‘BPJS Salah Kelola, Pelayanan Publik Disandera’ di Jakarta Pusat, Ahad (13/10).

Dia mengungkapkan, penyebab kekosongan obat ini di antaranya karena lambatnya distribusi obat oleh perusahaan farmasi, penyusunan RKO yang tidak sesuai, dan adanya hutang fasilitas kesehatan (faskes). Potensi fraud disebut terjadi sejak perencanaan, pengadaan, hingga pengelolaan obat.

Tak hanya itu, pemantauan dan kajian potensi fraud yang telah dilakukan ICW dalam berbagai lini program JKN mendapati kesimpulan yang hampir serupa. Pengawasan, transparansi, dan tata kelola program JKN bermasalah bahkan cenderung pasif.

“Perlu perbaikan regulasi dan program pengawasan sehingga potensi fraud dapat berkurang sebagai salah satu penyebab defisit yang dialami BPJ S Kesehatan,” katanya. (YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here