Harga tanah yang semakin melonjak di calon ibu kota negara, Provinsi Kaltim.

Oleh: Yuliawan A

Poskaltim.com, Samarinda — Warga di Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengakui harga tanah ditempat mereka semakin tinggi, seusai penunjukkan Kaltim sebagai ibu kota negara oleh Presiden Joko Widodo, pada 16 Agustus 2019 lalu di Gedung DPR RI Jakarta.

Ketua RT 01, Kelurahan Mentawir, La Male mengakui jika telah banyak warganya yang turut latah menaikkan harga tanahnya. “Bagaimana tidak sebuah desa akan menjadi sebuah ibu kota negara. Tentu harga tanah akan melonjak naik,” ujarnya, Rabu (30/10).

Ia mengatakan saat ini banyak orang luar desanya yang datang dan melihat-lihat tanah di kawasan tersebut. Karena banyaknya permintaan tersebut, warganya tergiur untuk menaikkan harga tanah mereka.

“Yah itu dia, namanya warga setelah mendengar adanya wacana pemindahan ibu kota negara, semuanya langsung mengikuti harga (tanah) orang di kota sana. Tetapi banyak juga yang belum deal soal harga. Kan pas dibuka (petanya) banyak yang merupakan lahan milik negara, tidak berani juga warga menjual,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Adat Paser di Kelurahan Mentawir, Syahnan, mengatakan bahwa jangan sampai dengan ditunjuknya Kaltim sebagai ibu kota negara, warganya ditinggalkan oleh pemerintah. Ia berharap ada perhatian lebih dari pemerintah tentang nasib mereka nantinya.

“Jangan sampai kami ditinggalkan, Apalagi kami digusur begitu saja. Karena kamilah yang sudah menempati kawasan ini sejak dulu,” ujarnya.

Saat ini harga tanah dengan surat non sertifikat seluar 1 hektar dapat mencapai Rp400 juta, sementara tanah yang telah memiliki sertifikat hak milik, ditawarkan warga dengan harga mencapai Rp1 miliar.(YAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here