Oleh: Andryanto S / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Harga garam mulai bergejolak karena isu telah terjadi rembesan garam impor ke pasaran, sehingga menyebabkan harga garam produksi rakyat belakangan ini anjlok hingga Rp3.000 per kg.

Mengantisipasi hal itu, rapat koordinasi mengenai garam pun digelar di Kemenko Maritim Jakarta, Kamis (25/7) malam. Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto membantah terjadinya rembesan impor ke pasar domestik.

Menurut Airlangga, garam diimpor oleh produsen untuk diolah dan menjadi bahan baku produk tertentu yang bernilai tambah. Harga garam industri disebutnya juga jauh lebih mahal ketimbang garam produksi rakyat, sehingga tidak ada alasan bagi importir untuk menjual garam industri ke pasar.

“Harga (garam) industri kan jauh lebih mahal. Produk jadinya (seperti) alkali, PVC, atau infus juga mahal. Jadi, importir produser (perusahaan yang menggunakan garam untuk kebutuhan industri) tidak ada insentifnya untuk jual ke pasar,” katanya.

Airlangga menuturkan pemerintah akan berupaya mendorong peningkatan kualitas garam rakyat. Pasalnya, industri memang membutuhkan garam berkualitas tinggi, terutama untuk industri berorientasi ekspor. Hingga saat ini, lanjutnya, garam yang mendekati kualitas tinggi (K1) sudah mulai banyak terserap oleh industri. “Sekarang kira-kira industri sudah menyerap garam dari masyarakat mendekati satu juta ton,” katanya.

Terkait adanya permintaan tambahan impor garam oleh sejumlah industri, Airlangga mengatakan pihaknya akan fokus pada peningkatan kualitas dan menyerap pasokan yang tersedia terlebih dahulu. “Sekarang bagaimana yang ada ini kita tingkatkan dulu, kemudian nanti ada serapannya, baru nanti kekurangannya,” pungkasnya.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku ingin agar garam bisa mempunyai harga eceran terendah agar petambak garam tidak dirugikan dengan harga jual rendah. Garam tidak masuk dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting seperti halnya gula, beras, hingga hasil peternakan seperti daging.

“Kita akan memasukkan kembali garam ke Perpres itu agar garam menjadi barang penting sehingga harga ecerannya bisa dibuat. Jadi tidak bisa lagi harga itu di bawah dari harga yang kita tentukan nanti,” kata Luhut.

Mantan Menko Polhukam itu meyakini adanya harga eceran terendah atau semacam harga pokok penjualan garam akan dapat mengurangi gejolak yang terjadi setiap kali harga garam rakyat anjlok di pasaran.

Garam dikeluarkan dari kategori kebutuhan pokok dan barang penting karena konsumsi per kapitanya yang hanya 3,5 kg per tahun dan tidak mempengaruhi inflasi. Padahal, garam merupakan salah satu bahan baku bagi sekitar 400 industri. Belum lagi garam juga menjadi salah satu penopang hidup bagi para petambak garam.(YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here