Perkebunan kelapa sakit diharapkan mampu memberi devisa yang besar di tengah isu lingkungan internasional

Oleh: Andrie Aprianto

Poskaltim.com, Balikpapan — Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bersama dengan Kementerian Pertanian dan Dinas Perkebunan Kaltim menggelar pertemuan dengar pendapat Roadmap Kelapa Sawit Nasional (Wilayah III).

Pertemuan ini diikuti tiga wilayah di Indonesia, mulai dari Papua, Sulawesi dan Kalimantan sebanyak 150 orang. Pertemuan ini dilaksanakan selama sehari, dipusatkan di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Selasa (25/6).

Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ujang Rachmad mengatakan, pertemuan ini bertujuan untuk menyatukan atau menyamakan persepsi dalam pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia, terutama di tiga wilayah, yaitu Papua, Sulawesi dan Kalimantan. Karena itu, diperlukan pembahasan roadmap pengembangan industri perkelapasawitan hingga 2045.

“Makanya pertemuan ini diikuti beberapa stakeholder di lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit, termasuk seluruh Kepala Bappeda, Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan ditiga wilayah tersebut,” ujarnya.

Acara pertemuan Dengar Pendapat Roadmap Kelapa Sawit Nasional (Wilayah III) di Balikpapan, dibuka oleh Gubernur Kaltim Isran Noor.

Sejumlah peserta dalam pertemuan dengar pendapat Roadmap Kelapa Sawit Nasional (Wilayah III) yang meliputi Kalimantan, Sulawesi dan Papua
Dalam sambutanya Isran berharap kegiatan ini tidak berbenturan dengan permasalahan lainnya. Karena, sektor kelapa sawit tidak kalah dengan sektor lain dalam menyumbang devisa negara. Pelaksanaan roadmap kelapa sawit ini tidak ada permasalahan kepentingan tertentu. Sehingga sektor perkebunan kelapa sawit tidak berkembang dengan baik.

“Banyak hal yang harus dibahas dalam roadmap ini. Kita masih kalah dengan Malaysia. Karena itu, semua pihak harus bertanggungjawab dalam pengembangan perkelapasawitan. Terutama dalam industri hilirisasinya,” ujar Isran Noor ketika membuka pertemuan dengar pendapat roadmap Kelapa Sawit Nasional (Wilayah 3), di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Selasa (25/6).

Dalam pengembangan kelapa sawit seharusnya Pemerintah Pusat juga berkontribusi dalam mendukung regulasi terhadap kepentingan ekonomi masyarakat. Karena itu, pengembangan ini diperlukan kajian yang harus dilakukan pemerintah pusat maupun daerah.

“Kondisi ini akan berkembangan dengan baik. Karena sektor ini merupakan program sumber daya yang dapat diperbaharui,” jelasnya.

Lanjut Isran, diperlukan riset yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah. Artinya, jangan hanya pengusaha yang melakukan riset dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit.

Sebab, jika hanya pengusaha yang melakukan riset, maka belum bisa berkembang sektor perkebunan kelapa sawit.
“Saya yakin perkelapasawitan di negara ini akan semakin maju dan mampu menyumbang devisa negara,” jelasnya.

Roadmap ini diharapkan dapat dikaji dengan ilmiah. Agar semua permasalahan kelapa sawit bisa diselesaikan. Mulai industri hilir, hulu maupun kebijakan regulasi terhadap pembagian hasil produksi dari industri tersebut perlu menjadi perhatian bersama.(AND/YAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here