Gubernur Kaltim Isran Noor enggan menjawap pertanyaan wartawan seputar surat teguran dari mendagri yang memerintahkan memfungsikan jabatan seretaris daerah yang telah dilantik pada 16 Juli lalu.

Oleh: Yuliawan A

Poskaltim.com Samarinda – Gubernur Kaltim ternyata telah mendapat teguran dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo perihal belum difungsikannya jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim yang dijabat oleh Abdullah Sani.

Dalam surat Kemendagri nomor 821/7672/SJ tanggal 9 Agustus 2019 perihal Teguran mengatakan bahwa , berdasarkan surat Keputusan Presiden RI nomor 133/TPA Tahun 2018 mengatakan bahwa Abdullah Sani telah dtetapkan sebagai Sekdaprov Kaltim .

Kemendagri dalam suratnya meminta agar Gubernur Kaltim memfungsikan Sekda dan juga pelaksanaan tugas sebagai Sekda saat ini sudah diserahkan kepada Abdullah Sani dan Plt yang ada tidak sah posisinya.

Kemendagri juga mengingatkan bahwa setiap kewenangan yang ada pada Sekda apabila dikerjakan bukan pada yang bersangkutan dinyatakan tidak sah. Selain itu juga bisa berimplikasi pada pelanggaran terhadap perundang-undangan yang diatur dalam pasal 70 nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

Meskipun surat ini sudah diterbitkan dan ditembuskan ke berbagai pejabat , tidak membuat Gubernur Kaltim, Isran Noor luluh dan segera memfungsikan jabatan Sekda yang dijabat oleh Abdullah Sani.

Ketika awak media bertanya tentang belum difungsikannya jabatan Sekda, Gubernur Kaltim ini meradang. Dengan mata melotot, Isran Noor, seperti biasa berlagak pikun dan menjawab sesuka hatinya.

“Apa itu, apa itu, apa itu, apa itu,” ucap Isran beberapa kali sambil terus berjalan,usai Sidang Paripurna ke-28 di DPRD Kaltim, Rabu siang (14/8).

Surat teguran ini sebenarnya sudah ramai beredar di dunia maya sejak Senin malam (12/8). Kabarnya, surat teguran inipun ditembuskan ke beberapa pejabat penting Negara, diantaranya Presiden RI, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua KPK, Menteri Koordinator Bidang Politik , Hukum dan Keamanan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Sekretaris Negara, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua DPRD Kaltim dan Kejati Kaltim.

Sementara itu, Suroto Kepala Biro Hukum Pemprov Kaltim pun baru mengetahui dan baru membaca surat teguran dari Mendagri tersebut. Dirinya juga mengaku belum ada perintah dari Gubernur untuk melakukan pelantikan.
“Saya justru baru baca (surat teguran) dari media, belum ada perintah pelantikan,” ucapnya.(YAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here