Gubernur Kaltim, Isran Noor

Oleh: Yuliawan A

Poskaltim.com, Samarinda – Beberapa fraksi di DPRD Kaltim berencana memanggil Gubernur Kaltim Isran Noor, untuk menanyakan kenapa tidak difungsikannya Sekretaris Daerah provinsi Kaltim, Abdullah Sani, yang telah dilantik menjadi Sekdaprov Kaltim definitif.

Usai acara syukuran ditunjuknya Kaltim sebagai calon ibu kota negara, siang Kamis (24/10), Gubernur Kaltim menanggapi pertanyaan wartawan dengan santai. Bahkan, gubernur yang telah satu tahun menjabat ini menanggapi pertanyaan wartawan dengan berlagak pikun, seperti beberapa waktu lalu.

“Apa itu soal Sekda, Apa itu, Apa itu Sekda. Siapa itu Sekda, kenapa itu,” ujarnya saat ditanya komentarnya soal ancaman hak angket pemanggilan dirinya oleh DPRD Kaltim.

Bahkan saat selesai sesi wawancara Isran sempat berujar kepada banyak wartawan yang meliputnya. “Tanyakan saya hal-hal yang saya siap jawab, jangan ditanyakan ke saya soal yang diulang-ulang,” ucapnya.

Gubernur Kaltim Isran Noor memang sosok yang unik, jika ia tidak ingin menjawab pertanyaan wartawan, maka sang gubernur akan berlagak pikun. Sikap ini ampuh membuat sejumlah wartawan berhenti bertanya dan lebih memilih menanyakan masalah lain yang bisa menjadi berita.

Sementara itu, anggota DPRD Kaltim, Syafruddin mengatakan, sedang menyiapkan hak istimewa lainnya. Untuk meluruskan persoalan ini, Fraksi PDI Perjuangan disebut lebih memilih hak interpelasi sebelum hak angket dilayangkan. “Saat ini, di dalam dewan terbagi menjadi dua kubu hak interpelasi dan hak angket,” ucap Syafruddin yang akrab disapa Udin ini.

Saat ini di dalam gedung parlemen sedang dilakukan pengambilan suara mengenai dua hak istimewa tersebut. Ada 15 suara yang telah menyetujui hak interpelasi yang terdiri dari PDI Perjuangan, PKB, PPP dan PKS. Sementara jumlah suara pada hak angket baru ada sebanyak 12 suara dan yang paling gencar menyuarakannya ialah PKB dan PPP serta PKS.

Persyaratan para anggota dewan ini untuk melayangkan hak istimewanya pun sudah terpenuhi. Minimal terdiri dari dua fraksi dan delapan kursi.

“Yang pertama mungkin akan kita lakukan hak interpelasi dulu untuk menanyakannya. Kemudian baru bisa kita tingkatkan ke hak angket. Meski semua keputusan ada di Kemendagri tapi kita tetap upayakan menuju kepada semua hak-hak kita sebagai DPRD terlebih dahulu,” jelasnya.(YAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here