Anggota DPD Fahira Idris menyoroti rapor Pemerintahan jokowi yang masih lemah dalam pembelaan terhadap hak anak.

Oleh: Muhajir / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Fahira Idris mnilai rapor merah pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama terhadap perlindungan anak yang masih lemah.

Dia berharap Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) yang jatuh pada hari ini (23/7) menjadi evaluasi kabinet Jokowi pada periode selanjutnya.

Program perlindungan anak tidak mengalami kemajuan signifikan hampir lima tahun terakhir. Malah dalam beberapa hal, kebijakan pemerintah malah kontraproduktif untuk melindungi anak dari tindak kekerasan terutama fisik dan seksual.

“Salah satunya adalah kebijakan memberikan grasi kepada Neil Bantleman, terpidana 11 tahun kasus pelecehan seksual anak yang kini sudah bebas,” kata Fahira dalam keterangan tertulis, Selasa (23/7).

Indonesia belum punya grand design perlindungan anak yang komprehensif. Hasilnya, program perlindungan anak sifatnya masih sporadis dan berjalan sendiri-sendiri.

Padahal, kata dia, pengarusutamakan isu perlindungan anak dalam setiap rencana dan program pembangunan nasional menjadi mutlak jika bangsa ini ingin menghilangkan praktik kekerasan terhadap anak.

“Rapor perlindungan anak kita belum mengembirakan atau masih jauh dari harapan,” kata Fahira.

Upaya paling mendasar dan efektif dari program perlindungan anak secara nasional adalah menjadikan anak sebagai isu utama pembangunan di semua bidang sehingga kasus-kasus kekerasan anak menurun drastis. Ini karena semua lini kebijakan pemerintah menjadikan anak sebagai parameter baik dari sisi regulasi maupun implementasi.

“Selama pengarusutamaan perlindungan anak dalam program pembangunan belum terjadi maka angka kekerasan anak akan terus meningkat. Data KPAI mencatat selama kurun 2018 tingkat kekerasan terhadap anak bertambah 300-an kasus dibanding tahun sebelumnya,” ucap dia.

Dia mengatakan, dalam proses penyusunan RPJMN atau RPJMD, tidak ada ruang bagi anak-anak untuk menyampaikan aspirasi, misalnya impian mereka terkait wajah Indonesia ke depan. Padahal negeri ini milik mereka juga.

Kemudian, dari sisi penegakan hukum, pelaku kekerasan terhadap anak juga masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Penambahan hukuman maksimal hingga hukuman mati terhadap pelaku kejahatan seksual kepada seperti yang tercantum dalam 17/2016 tentang Perlindungan Anak.

“Harusnya menjadi pengikat bagi polisi, jaksa, dan kehakiman untuk menjatuhkan hukuman maksimal kepada siapa saja pelaku kekerasan terhadap anak. Ini penting sebagai tanda bahwa bangsa ini sedang perang terhadap segala bentuk kekerasan dan kejahatan terhadap anak,”tegasnya.(YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here