– Pemerintah Filipina bertindak tegas terhadap para koruptor di bawah kepemimpinan Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

Oleh: Eko P / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Pemerintah Filipina bertindak tegas terhadap para koruptor di bawah kepemimpinan Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

Duterte memerintahkan warganya untuk memukuli pejabat yang ketahuan menerima suap dan bahkan membolehkan menembak pejabat publik jika ketahuan melakukan korupsi.

Perintah ini disertai dengan janji kekebalan hukum bagi warga Filipina yang melakukannya asal pejabat ditembak tidak mati. Menurut Duterte masyarakat harus bersikap tegas ketika melakukan bisnis dengan lembaga pemerintah, hal ini agar pemerintahan juga bersih.

“Satu-satunya hal yang saya minta kepada masyarakat Filipina adalah bersikap tegas, titik … Jika Anda membayar pajak, biaya, meminta kelonggaran atau apa pun, dan orang-orang bodoh ini meminta suap, tampar mereka. Jika Anda memiliki senjata, tembak mereka, tetapi jangan membunuh karena Anda mungkin tidak termasuk di antara mereka yang diberi pengampunan atau perhitungan, ”kata Duterte dalam pidatonya saat peresmian pusat dan bisnis pemerintah Bataan, Filipina, beberapa hari lalu, seperti dilansir Gulfnews, (14/9).

Presiden Duterte bersumpah untuk membela siapa pun yang melakukan hal itu (memukuli atau menembak pejabat yang korup).

“Aku akan membela kamu. Jika kejadian itu sampai di kantor saya, saya akan memanggil pengadu dan memintanya untuk menampar (pejabat) tiga kali … Saya akan bertanya berapa banyak yang dia minta dari Anda, Pak? Lima ribu? Kemudian tampar anak haram itu dua kali lagi, ”kata Duterte.

Duterte menyebutkan bahwa jika korupsi tidak dihentikan itu akan menjadi ‘cacing di dalam tubuh’, menjangkiti semua orang di pemerintahan pusat dan daerah.

Mantan walikota Kota Davao ini mengatakan bahwa ia akan mengeluarkan perintah eksekutif untuk memudahkan proses berbisnis dengan kantor pemerintah.

“Saya akan mengeluarkan perintah eksekutif sehingga cukup satu hari untuk menyerahkan dan mengurus dokumen dan itu harus mencakup semuanya. Keterlambatan memproses dokumen membuat wajah pemerintah buruk,” tegasnya.(YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here