Perhimpunan Mahaswa Hukum (Permahi) Cabang Samarinda, juga turun menyuarakan aspirasi ke DPRD Samarinda.

Oleh: Yuliawan A

Poskaltim.com, Samarinda – Sekelompok massa yang mengatasnamakan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Cabang Samarinda menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Senin (23/9).

Ketua Permahi Cabang Samarinda, Dedi mendesak DPRD Samarinda agar menolak revisi tersebut, karena dianggap mencederai KPK dalam melaksanakan tugas-tugas pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ia berharap, anggota DPRD Samarinda juga berperan menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat, apa yang massa sampaikan terkait penolakan revisi UU KPK ini.

“Tuntuan kami menolak Revisi UU KPK yang telah disahkan DPR, meminta independensi KPK, mendesak DPRD Kota Samarinda untuk turut mendukung penolakan dan pelemahan KPK,” ujarnya.

Ketua DPRD Samarinda, Siswadi menyatakan sepakat dan siap mendukung aksi mahasiswa yang terhimpun dalam Permahi ini, agar memberikan dukungan penguatan peran lembaga KPK.

Siswadi melanjutkan, pembahasan revisi UU KPK tidak ada kaitannya dengan DPRD Samarinda, lantaran yang mengerjakan DPR RI, namun sebagai gerakan moral dan aspirasi masyarakat, maka wajib bagi DPRD Samarinda untuk meneruskannya.
“Gerakan ini dilakukan secara nasional. Kami pun di daerah sebenarnya ada yang pro dan kontra juga terhadap UU KPK ini,” ucapnya usai menerima mahasiswa di ruang rapat.

Pro dan kontra, ujarnya terkait surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dalam revisi UU Nomor 30 Tahun 2002. Dalam revisi UU KPK disebutkan, KPK mempunyai kewenangan menerbitkan SP3 atas suatu kasus dugaan korupsi jika tidak tuntas dalam kurun waktu 2 tahun.

“Kalau UU sudah disahkan, maka yang bisa dilakukan hanya yudisial review ke MK (Mahkamah Konstitusi). Saya yakin sudah banyak pihak yang ajukan mosi tidak percaya (terhadap DPR RI),” tegas Siswadi.(YAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here