DPRD Kaltim akan melayangkan surat kepada Gubernur Kaltim, untuk menanyakan mengapa Sekda yang telah diangkat presiden belum juga bekerja.

Oleh: Yuliawan A

Poskaltim.com, Samarinda – DPRD Provinsi kalimantan Timur akan mengambil langkah-langkah tegas mengenai persoalan belum diizinkannya Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Abdullah Sani menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Daerah definitif yang dilantik oleh Mendagri Tjahjo Kumolo pada 16 Juli lalu di Jakarta.

Ketua DPRD Kaltim, HM Syahrun mengatakan langkah yang diambil DPRD Kaltim adalah akan bersurat kepada Gubernur Kaltim, Isran Noor mempertanyakan status Sekda yang belum melaksanakan tugasnya tersebut.

“DPRD Kaltim akan berkirim surat ke gubernur hari ini agar permasalahannya jelas. Mengapa belum bertugas (sekda baru). Kami ini kan bermitra dengan pemprov, DPRD sebagai lembaga pengawasannya jalannya pemerintahan. Kami akan buat suratnya sebagai tahapan awal (komunikasi),” ujar Syahrun, Selasa (30/7).

Sementara itu, Wakil ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan sebaiknya, Surat Keputusan penunjukan Sekda Kaltim dijalankan oleh Gubernur Kaltim sesuai dengan perintah Presiden.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun meminta Gubernur Kaltim menjalankan semua putusan yang telah ditetapkan oleh Mendagri soal pengangkatn Sekda Kaltim yang definitif.
“Kalaupun gubernur merasa tidak pas dengan sekda penunjukkan oleg presiden, gubernur diperbolehkan kembali mengajukan nama yang sesuai. “Tetapi, minimal instruksi presiden sudah dilaksanakan. Jangan sampai kemudian ini berlarut-larut, sehingga menjadi citra buruk untuk Kaltim,” ujarnya.

Akibat persoalan penetapan sekda yang tak kunjung selesai, Politikus PDI Perjuangan ini beranggapan, sejumlah pekerjaan Pemprov Kaltim akan terhambat. Karena Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dilingkungan Pemprov Kaltim ada di tangan Sekda.

Apalagi saat ini ujar Samsun, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memasuk pembahasan APBD Perubahan 2019.

Ia berharap Gubernur Kaltim sebagai pengambil kebijakan tertinggi, dapat bijak dalam melihat persoalan ini. Pertimbangannya, penetapan Sekda Kaltim ini langsung dari presiden.

“Dengan adanya kisruh penetapan sekda ini, kinerja pemerintah jadi tidak optimal. Mari kita sama-sama mendahulukan kepentingan bersama demi kemajuan daerah” kata Samsun.(YAN)

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here