Oleh: Muhajir / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dinilai mampu untuk melakukan pengawasan terhadap konten-konten YouTube dan Netflix. Menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon, pengawasan tersebut demi kepentingan masyarakat, mengingat banyak konten yang tidak mendidik bahkan memberikan tontonan yang tidak bermoral.

“Kalau sudah jadi domain publik enggak masalah (diawasi KPI). Terutama konten-konten yang enggak sesuai dengan jati diri kita misalnya pornografi, kekerasan dan sebagainya,” kata Fadli di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Senin (12/8).

Dia menegaskan, banyak konten yang diunggah ke YouTube maupun Netflix tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Apalagi, kekerasan dan pornografi banyak ditemukan dalam media tersebut.

“Ini juga bisa merusak bangsa kita kalau misalnya banyak konten yang tak sesuai dengan jati diri kita atau merusak atau menghasut atau ada kekerasan yang di luar batas. Misalnya, kan, ada saja pemenggalan orang ditaruh di situ. itu kan membahayakan,” kata dia.

Atas dasar itu, dia mengimbau KPI turun tangan agar konten-konten demikian tidak merusak generasi penerus bangsa Indonesia. Menurut dia, KPI berwenang melakukan pengawasan konten di berbagai media, apalagi jika tidak sesuai dengan norma-norma yang dianut di Indonesia.

“Kan standar mereka (Netflix dan Youtube) agak beda, misalnya di barat seperti apa, kita seperti apa. Konten di atas 18 tahun seperti apa, apakah sesuai dengan kita dan sebagainya,” kata Fadli

Ketua KPI, Agung Suprio, mengatakan, konten-konten media bisa mengubah karakter anak bangsa, terutama remaja. Maka itu, dia menganggap perlu ada pengawasan.

“Tentu kami harus (mengatur) gimana konten itu sesuai dengan falsafah atau kepribadian bangsa,” katanya.(YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here