Oleh: Andrie Aprianto

Poskaltim.com, Balikpapan — Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menggelar sosialisasi tranformasi sistem jaminan sosial nasional yang telah diterapkan beberapa tahun terakhir. Tujuan sosialisasi ini guna mengedukasi maupun memberikan pemahaman kepada para jurnalis elektronik, daring maupun media cetak sekaligus dirangkai dengan buka puasa bersama, pada Rabu (22/5).

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Ahmad Ansyori menjelaskan sembilan prinsip Sistem Jaminan Sosial, diantaranya, gotong royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepersertaan bersifat wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan dana digunakan seluruhnya untuk Pengembangan Program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

“Dari sosialisasi dan silahturahmi bersama media adalah bagaimana media mengedukasi agar masyarakat paham akan tujuan dari filosofi dari SJSN. Karena media sebagai ujung tombak dalam mensosialisasikan informasi,” ujarnya.

Lanjut Ansyori, jaminan sosial kesehatan pada Maret lalu cakupan pesertanya di Balikpapan mencapai 109,37 persen, sedangkan di Kaltim mencapai 64,74 persen artinya kabupaten maupun kota lain yang belum sisa dari penduduk Kaltim.

Tak hanya menyinggung jumlah kepesertaan JKN, BPJS Ketenagakerjaan juga ada 119 pendaftaran jaminan pensiun di Balikpapan, dengan 300 ribu lebih per bulan.

“Sistem jaminan itu harus bisa dilayanan dimana saja, setiap perserta bisa mengakses kesehatan dimana saja, yang kurang dipahami itu biasanya mengenai kepesertaan yang bisa diakses dimana saja. Terkadang peserta yang kurang paham, atau apotek yang takut salah,” jelasnya.

Dari penjelasan yang dipaparkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional masih banyak warga yang belum bisa membedakan Jaminan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjann, jika ada kecelakaan dalam bekerja biasanya BPJS Ketenagakerjaan yang menangani. Namun, parahnya masih ada warga yang tidak memiliki dua jaminan tersebut.

Kegiatan sosialisasi ini merupakan yang kedua di tahun 2019, sebelumnya di Sumsel dan selanjutnya Toraja dan Kediri. Dalam kesempatan ini hadir pula Kusumo, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Balikpapan dan dr. Fidho Dharmawan, Asisten Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi Kedeputian Wilayah BPJS Kesehatan Kalimantan.

“Saat ini kondisinya masih banyak warga yang belum bisa bedakan BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjann. Parahnya lagi masih ada juga warga yang tidak memiliki dua jaminan tersebut,” terangnya.(AND/YAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here